Logo Datakita.co

Selama 2020, KPK Tetapkan 109 Orang Tersangka, Paling Banyak Pihak Swasta

Fadli
Fadli

Rabu, 30 Desember 2020 18:50

Wakil Ketua KPK Nuru Ghufron (kiri) dan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (kanan) berbincang dalam konferensi pers Kinerja KPK 2020 di gedung KPK Jakarta, Rabu (30/12). (Humas KPK)
Wakil Ketua KPK Nuru Ghufron (kiri) dan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (kanan) berbincang dalam konferensi pers Kinerja KPK 2020 di gedung KPK Jakarta, Rabu (30/12). (Humas KPK)

JAKARTA, DATAKITA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 109 orang tersangka selama 2020. Dari jumlah itu, pelaku korupsi dari sektor swasta masih yang paling banyak, yaitu 31 orang.

“Pada tahun ini, KPK menetapkan 109 orang sebagai tersangka dari total 91 surat perintah,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers Kinerja KPK 2020 di gedung KPK Jakarta, Rabu (30/12/2020), dikutip dari Antara.

Rincian profesi para tersangka itu adalah 21 orang anggota DPR/DPRD, 4 orang kepala lembaga/kementerian, 31 orang pihak swasta, 3 orang politikus, 12 orang berasal dari BUMN, 10 orang wali kota/bupati maupun wakilnya, 19 orang pejabat eselon I, II, III dan IV serta kategori lain-lain berjumlah 7 orang.

Menurut Nawawi, selama 2020 KPK juga telah melakukan 111 penyelidikan, 91 penyidikan, 75 penuntutan, 92 perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan 108 orang terpidana sudah dieksekusi.

Berdasarkan data Direktorat Penyidikan pada 2020, capaian perkara tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebanyak 78 perkara.

Selanjutnya perkara yang sedang berjalan sebanyak 130 dengan rincian 67 kasus merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya dan 63 kasus dengan surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan tahun 2020.

“Terdapat 5.616 saksi dan 160 orang tersangka yang dipanggil dalam semua penanganan perkara pada 2020. Jumlah penggeledahan dan penyitaan dalam proses penyidikan perkara selama tahun 2020 adalah 53 kali penggeledahan dan 161 penyitaan,” tambah Nawawi.

Sedangkan ada 11 upaya penangkapan dan 108 penahanan terhadap tersangka yang dilakukan pada 2020.

“Awal Desember lalu, tepatnya 5 Desember, kami mengamankan 6 orang dalam dugaan suap terkait dengan pengadaan paket Bantuan Sosial Penanganan COVID-19 untuk Kawasan Jabodetabek. Dari tangkap tangan ini kami kemudian menetapkan 5 orang tersangka yang salah satunya adalah Menteri Sosial,” ungkap Nawawi.

Selain dugaan suap pengadaan bansos, KPK menurut Nawawi juga melakukan tangkap tangan dalam 3 perkara lain yakni dugaan suap terkait dengan ekspor benih lobster yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dugaan suap terkait dengan proyek di Kabupaten Banggai Laut dan dugaan suap terkait dengan proyek di Kota Cimahi.

“Putusan pengadilan dan kekuatan hukum tetap untuk koruptor bukan tanda berakhirnya tugas KPK. Selain eksekusi, KPK harus melacak aset koruptor yang bersembunyi. Semua aset harus kembali ke kas negara untuk dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ungkap Nawawi.

Selama 2020, KPK melakukan hibah dan lelang terhadap barang-barang yang sudah ditetapkan menjadi milik negara.

Total uang negara yang dikembalikan KPK (asset recovery) melalui fungsi ini mencapai Rp293,9 miliar. Dengan rincian Rp157,16 miliar melalui denda, uang pengganti, dan rampasan sedangkan Rp136,79 miliar dari Penetapan Status Penggunaan dan Hibah. (*)

 Komentar

 Terbaru

Bupati Indah Akan Dilantik di Barisan Pertama
DAERAH24 Februari 2021 22:53
Bupati Indah Akan Dilantik di Barisan Pertama
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Pelantikan Kepala Daerah Terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 akhirnya resmi dirilis Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi...
Kejari Lutra Bongkar Dugaan Korupsi Padat Karya, Tiga Tersangka Ditahan
BERITA24 Februari 2021 21:49
Kejari Lutra Bongkar Dugaan Korupsi Padat Karya, Tiga Tersangka Ditahan
MASSAMBA, DATAKITA.CO – Tim penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Utara di Masamba, membongkar dugaan korupsi dana bantuan padat karya produktif infras...
Kabareskrim: Penyidik Langgar Pedoman Kapolri soal UU ITE akan Dihukum
BERITA24 Februari 2021 21:25
Kabareskrim: Penyidik Langgar Pedoman Kapolri soal UU ITE akan Dihukum
JAKARTA, DATAKITA.CO – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpesan kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto agar penegakan hukum terkait ...
Lutra Dapat 1.517 Dosis Vaksin Tahap Kedua, Ini Sebarannya di Tiap Instansi
DAERAH24 Februari 2021 19:57
Lutra Dapat 1.517 Dosis Vaksin Tahap Kedua, Ini Sebarannya di Tiap Instansi
LUWU UTARA, DATAKITA.CO – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan secara resmi mengeluarkan daftar alokasi distribusi vaksin Covid-19...