MAKASSAR, DATAKITA.CO – Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menegaskan kepada para pasangan calon dan tim sukses masing-masing untuk bersaing secara sehat dan terhormat, diantaranya dengan menghindari black campaign (kampanye hitam), berita hoax dan sebagainya.
Hal ini disampaikan Gubernur Sulsel saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Hotel Claro, Senin (21/9/2020).
Gubernur mengaku setiap pasangan calon dalam pilkada pasti ingin menang, tetapi semua harus secara terhormat.
Baca Juga :
“Bagaimanapun juga dalam kontestasi pilkada ini semuanya mau menang, tetapi kita harus menang terhormat, dengan mengikuti semua aturan,” kata Nurdin.
Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini menjelaskan, calon pemimpin harus senantiasa memberi contoh yang baik kepada masyarakat dengan bersaing secara sehat.
Selain itu, Nurdin juga menegaskan kepada ASN untuk menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak.
“Tentunya netralitas ASN ini penting sekali. Kalau seluruh penyelenggara, seluruh ASN yang ada betul-betul menjadi abdi negara yang menjunjung tinggi netralitas, maka tentu Pilkada ini berjalan lancar tanpa gangguan apapun maupun riak-riak,” ujar Nurdin.
Pilkada kali ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Karena itu, gubernur meminta penegakan protokol kesehatan secara ketat.
“Pilkada di masa pandemi ini, tidak dapat dianggap remeh. Harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama untuk menekan penyebarannya, diantaranya dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel Asriady Sulaiman menambahkan Pemprov Sulsel melalui Kesbangpol menjadi supporting dalam penyelenggara pilkada.
“Bakesbangpol merupakan supporting bagi penyelenggara pilkada, baik KPU, Bawaslu maupun pengamanan melalui kepolisian,” jelasnya.
Menurutnya, masalah yang kemungkinan terjadi dalam tahapan pilkada khususnya yang tidak dapat diatasi akan difasilitasi mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi dalam penyelesaiannya.
“Masalah-masalah yang tidak dapat diatasi oleh penyelenggara tentunya akan difasilitasi baik di tingkat pemerintah daerah maupun provinsi untuk segera diselesaikan, termasuk mengadakan rapat dan sosialisasi untuk mensuporting kerja penyelenggara,” tambahnya. (*)
Komentar