MAKASSAR, DATAKITA.CO – Ribuan calon peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar terancam tidak tertampung di sekolah negeri akibat membludaknya pendaftar pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.
Berdasarkan data dari laman resmi spmb.makassarkota.go.id, jumlah pendaftar jalur domisili jenjang SMP tercatat sebanyak 11.563 siswa, sementara kuota yang tersedia hanya 6.698. Artinya, terdapat sekitar 4.865 pendaftar yang belum tertampung.
Menanggapi hal ini, Walikota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun anak di Makassar yang gagal mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Baca Juga :
“Tidak boleh ada anak di Makassar yang tidak sekolah. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi tanggung jawab moral dan konstitusional,” tegas Munafri, Selasa (9/7/2025).
Sebagai solusi jangka pendek, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan penambahan rombongan belajar (rombel) dengan menambah sekitar lima hingga delapan siswa per kelas.
“Kalau ini bisa diterapkan secara merata, kita bisa kurangi secara signifikan jumlah anak yang belum tertampung,” ujar Munafri.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa penambahan rombel tetap harus melewati prosedur resmi agar tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Selain memperluas daya tampung sekolah negeri, Pemkot Makassar juga menjajaki skema kerja sama dengan sekolah swasta untuk menampung siswa, khususnya dari keluarga kurang mampu. Sekolah-sekolah swasta seperti Sekolah Bosowa disebut siap menjadi mitra.
“Kita akan bangun komunikasi intensif dengan sekolah-sekolah swasta. Bahkan kita siapkan skema subsidi atau titipan, khusus untuk anak-anak yang benar-benar tidak mampu,” kata Munafri.
Ia mencontohkan skema bantuan pendidikan penuh di sekolah swasta, termasuk subsidi biaya pendidikan untuk lima hingga sepuluh siswa per sekolah mitra. “Kita bantu sampai tamat SMP,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka menengah, Pemkot juga akan membangun ruang kelas baru di wilayah yang belum memiliki SMP negeri. Program ini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Penambahan ruang kelas harus jadi prioritas, terutama di kecamatan atau kelurahan yang belum memiliki SMP negeri,” ujar Munafri.
Dengan berbagai langkah konkret ini, Pemkot Makassar menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak pendidikan seluruh anak di kota ini. Munafri menegaskan, penyediaan akses pendidikan bukan hanya soal kebijakan, tapi amanah moral yang wajib dipenuhi oleh negara.
Komentar