MAKASSAR, DATAKITA.CO – Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang digelar di Hotel Novotel Makassar, Kamis (29/1/2026).
Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan RKPD 2027 menjadi instrumen strategis untuk menjaga kesinambungan program dan mempercepat pencapaian target RPJMD 2025–2029.
Munafri menyampaikan bahwa tahun 2027 memiliki posisi penting karena merupakan fase penguatan dan konsolidasi pelaksanaan RPJMD Kota Makassar 2025–2029. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus disusun secara matang, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan daerah.
Baca Juga :
Ia menekankan bahwa RKPD tidak boleh dimaknai sebagai dokumen tahunan semata, melainkan sebagai instrumen strategis yang memastikan konsistensi kebijakan, kesinambungan program, serta percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Munafri kembali menegaskan visi pembangunan Kota Makassar 2025–2029, yakni Kota Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan. Visi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RKPD 2027 agar dapat menjembatani arah kebijakan RPJMD dengan implementasi program dan kegiatan perangkat daerah.
Ia menekankan bahwa penyusunan RKPD harus dilakukan berbasis data dan indikator kinerja, partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat melalui pendekatan top-down dan bottom-up secara simultan.
“Prinsip utama yang harus kita pegang adalah keberlanjutan. Program yang telah dirintis harus diperkuat, disempurnakan, dan diakselerasi dampaknya, terutama program yang secara langsung mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kota Makassar,” ujarnya.
Menurut Munafri, keberlanjutan pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai kelanjutan kegiatan secara administratif, tetapi memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang terus berkembang.
Munafri juga menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar hasil forum ini ditindaklanjuti secara serius dan terintegrasi dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027 serta menjadi dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dan sinergis.
“Seluruh aktivitas perangkat daerah harus dapat diukur outcome dan impact-nya untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2027 ini dihadiri oleh unsur DPRD Kota Makassar, Ketua TP PKK Kota Makassar, Sekretaris Daerah, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran perangkat daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. (*)
Komentar