MAKASSAR, DATAKITA.CO – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan Pemerintah Provinsi Sulsel tidak pernah memberikan izin kepada perusahaan yang memiliki afiliasi dengan Israel untuk berinvestasi di Sulawesi Selatan.
“Prinsipnya tidak ada izin untuk perusahaan apa pun yang berafiliasi Israel untuk berinvestasi di Sulsel. PTSP kami tidak akan mengeluarkan izin,” tegas Andi Sudirman dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga tidak memiliki kewenangan dalam pemberian izin pengusahaan panas bumi karena hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
Baca Juga :
- Sensus Ekonomi 2026 di Sulsel Dimulai, Wagub Fatmawati Tekankan Data Akurat untuk Kebijakan Tepat Sasaran
- Hadiri Pelantikan DPW PPP Sulsel, Gubernur Ajak Perjuangkan Dukungan Pusat untuk Pembangunan Daerah
- Gandeng Kodam XIV Hasanuddin, Gubernur Sulsel Groundbreaking Pembangunan Rumah Layak Huni di Takalar
Meski demikian, Andi Sudirman menegaskan jika terdapat kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan perusahaan yang diduga berafiliasi dengan Israel, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan meminta dilakukan evaluasi kembali.
“Jika itu dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, maka kita akan meminta untuk dilakukan evaluasi ulang,” ujarnya.
Andi Sudirman juga meluruskan informasi yang mengaitkan proyek panas bumi dengan pembangunan infrastruktur di wilayah Luwu Utara, termasuk pembangunan jalan menuju Kecamatan Seko.
“Terkait pembangunan jalan di Seko sudah direncanakan sejak periode kami sebelumnya dan murni dari APBD dan APBN. Jadi tidak terkait dan itu hoaks,” jelasnya.
Sebelumnya juga, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel, Asrul Sani telah menyampaikan bahwa DPMPTSP Sulsel tidak pernah mengeluarkan izin atas investasi perusahaan geothermal di Luwu Utara.
“Perizinan terkait proyek panas bumi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Di Pemprov Sulsel tidak ada proses perizinan terkait proyek tersebut,” ungkapnya. (*)
Komentar