MAKASSAR, DATAKITA.CO – Wakil Walikota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima kunjungan audiensi dari Majelis Gereja Jemaat Pniel Perumnas, Klasis Makassar Tengah Wilayah IV, di Ruang Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Kamis (7/8/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan harapan dan permohonan bantuan kepada Pemerintah Kota Makassar terkait proses balik nama atas dua bidang tanah yang saat ini masih atas nama pribadi warga jemaat, agar dapat dialihkan menjadi atas nama Gereja Toraja sebagai badan hukum yang sah.
Pihak gereja menekankan pentingnya pengalihan legalitas ini guna memperkuat landasan hukum kepemilikan aset rumah ibadah dan menunjang keberlangsungan pelayanan umat di wilayah tersebut.
Baca Juga :
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan komunikasi yang dibangun oleh pihak gereja.
“Terima kasih atas kunjungan dan silaturahminya. Pemerintah Kota Makassar akan melihat proses ini secara administratif, dan terlebih dahulu akan mengecek sejauh mana perkembangan dokumen yang telah diajukan. Tentu kami akan mengikuti seluruh ketentuan serta regulasi yang berlaku,” ujar Aliyah Mustika Ilham.
Dalam audiensi ini, turut hadir sejumlah pejabat teknis terkait untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Para pejabat yang mendampingi Wakil Walikota Makassar di antaranya Kepala Dinas Pertanahan Sri Susilawati dan juga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Andi Asminullah.
Kepala Dinas Pertanahan, Sri Susilawati, menyampaikan bahwa proses pengalihan hak atas tanah harus melalui tahapan-tahapan administrasi, termasuk pemenuhan kewajiban yang belum diselesaikan.
“Ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kami sarankan pihak gereja melakukan pengecekan dokumen dan melengkapi persyaratan yang diperlukan,” jelas Sri Susilawati.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Andi Asminullah, menyarankan pihak gereja untuk mengajukan permohonan resmi kepada Walikota Makassar.
Hal ini karena dalam Peraturan Walikota terdapat ketentuan mengenai relaksasi dan prioritas pembebasan pajak untuk rumah ibadah.
Audiensi ini juga turut dihadiri, Haeruddin, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Moh. Syarief, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Nielma Palamba, Kepala Dinas Tenaga Kerja.
Sementara dari pihak Majelis Gereja Jemaat Pniel Perumnas, hadir, Pdt. Ayub Pamewa, Ketua Majelis Gereja, Pnt. Elifas Bunga, Ketua Komisi Sarana & Prasarana, Pnt. Adrianus Sapan Datu, Wakil Sekretaris, Pnt. Anthonius Paluruan, Ketua Komisi Keuangan, dan Pnt. Yulius Anthon, Ketua PKBGT.
Audiensi ini mencerminkan semangat kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan komunitas keagamaan dalam memastikan keberlangsungan pelayanan dan perlindungan aset rumah ibadah secara legal dan berkelanjutan.
Komentar