Rombongan peserta bimtek kelas khusus tersebut diterima langsung oleh Plt Sekretaris Bapenda Kota Makassar, Zamhir Islamie Hatta, di Aula Kantor Bapenda. Agenda strategis ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin.
Kunjungan lapangan ini didesain sebagai bagian integral dari kurikulum pembelajaran peserta guna membedah dan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai potret riil implementasi, regulasi, serta taktik penagihan pajak yang diterapkan Pemkot Makassar.
Dalam forum pemaparan materi, tim teknis Bapenda Makassar mengupas tuntas arsitektur strategi, mekanisme hukum, hingga ekosistem inovasi yang selama ini menjadi mesin penggerak optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Daeng.
Aspek fundamental penagihan yang dipelajari oleh peserta meliputi:
Mitigasi Tunggakan: Pendekatan persuasif hingga penegakan hukum yudisial bagi wajib pajak nonkooperatif.
Digitalisasi Sistem: Penggunaan dasbor monitoring real-time untuk mendeteksi potensi kebocoran pajak hulu.
Transparansi Alur: Standardisasi SOP penagihan guna menjamin akuntabilitas kinerja aparatur di lapangan.
“Penunjukan Bapenda Makassar sebagai lokus studi merupakan kehormatan sekaligus bukti bahwa instrumen penagihan fiskal kita berada di jalur yang tepat. Kami menyambut baik ruang kolaborasi ini untuk saling berbagi pengalaman empiris dan mentransfer praktik terbaik demi kemandirian fiskal daerah di Indonesia,” ujar Zamhir Islamie Hatta.
Komentar