MAKASSAR, DATAKITA.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) dihantui membengkaknya Sisa Lebih Penganggaran (Silpa). Pasalnya realisasi belanja anggaran 2022 bahkan belum mencapai setengahnya, atau baru 46,40 persen dari total anggaran belanja daerah Rp4,69 triliun.
Menanggapi hal ini, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir mengatakan, kondisi ini tidak bisa dibiarkan.
Pemerintah harus mengevaluasi OPD dengan raport merah, agar bisa mengimbangi pembangunan yang diharapkan Wali Kota.
Baca Juga :
“Oleh karena itu kita minta Pak Wali lakukan evaluasi terhadap OPD-OPD itu. Kan alasannya ini dia takut (tender), kalau begitu mau ditanya apa alasannya,” katanya, Minggu (13/11/2022).
Selain adanya ketakutan, menurutnya ada juga faktor OPD terkait ogah-ogahan. Wahab mengatakan prinsip utama dalam penganggaran tersebut adalah kembali ke pada rakyat.
Jika serapan anggaran rendah, maka ada konsekuensi uang rakyat yang manfaatnya tidak bisa dirasakan.
“Ini jadi pernyataan keras yang saya sampaikan, bahwa terjadinya penundaan, banyaknya Silpa berkonsekuensi terhadap manfaat yang didapatkan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, hingga Rabu 9 November, realisasi belanja anggaran 2022 bahkan belum mencapai setengahnya, atau mencapai 46,40 persen dari total anggaran belanja daerah Rp4,69 triliun.
“Atas kondisi tersebut, maka pemerintah kota Makassar mengambil kebijakan untuk mengestimasi nilai Silpa sebagaimana tertuang dalam RAPBD Kota Makassar tahun anggaran 2023,” terang Danny. (*)
Komentar