Logo Datakita.co

Rencana Perluasan Cakupan, Dirjen Cipta Karya PUPR Tinjau IPAL Losari

Fadli
Fadli

Rabu, 14 Mei 2025 08:48

Walikota Makassar, Munafri Arifuddin mendampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dewi Chomistriana meninjau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari, Selasa (13/5/2025).
Walikota Makassar, Munafri Arifuddin mendampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dewi Chomistriana meninjau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari, Selasa (13/5/2025).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Walikota Makassar, Munafri Arifuddin mendampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dewi Chomistriana meninjau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari, Selasa (13/5/2025).

Peninjauan ini dalam rangka peningkatan perluasan layanan ke kecamatan yang belum terjangkau.

Layanan ini terus dimaksimalkan sebagai komitmen Munafri untuk terus memaksimalkan sumberdaya potensi yang ada. Sebagai penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan Kota dalam peningkatan layanan air baku serta kualitas sanitasi di Kota Makassar.

“Tadi kami bersama Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR meninjau IPAL Losari di Makassar. Ini tentu bagian dari program pusat dan Pemerintah Kota yang terus kita tingkatkan sesuai kebutuhan,” jelas Munafri.

Sebelumnya, IPAL ini hanya melayani 5 wilayah, dari 15 kecamatan. Dengan semangat kolaboratif, Munafri optimis cakupan layanan akan terus meluas dan tuntas.

Meski begitu, Appi mengungkapkan pentingnya adanya kepastian hukum yang jelas dalam pengelolaan fasilitas ini, terutama terkait dengan pengelolaan biaya operasional dan status pengelolaan antara PDAM dan pemerintah kota.

Ia berharap dengan adanya kepastian tersebut, pengelolaan IPAL Losari dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan di masa depan.

“Kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat perluasan jaringan dan penyambungan IPAL keseluruh kecamatan demi terciptanya lingkungan yang lebih sehat,” harapnya.

Pasalnya, kehadiran IPAL ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam kesehatan. Utamanya pada masalah lingkungan agar tidak tercemar.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana, menyampaikan apresiasi atas dedikasi PDAM dan Pemkot Makassar.

Ia menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong optimalisasi pemanfaatan IPAL Losari.

“Kami percaya dengan komitmen yang ada dari PDAM dan dukungan penuh dari Pemkot Makassar, IPAL Losari akan menjadi contoh pengelolaan sanitasi yang berhasil di Indonesia,” tuturnya.

Saat ini, IPAL Losari baru melayani 489 sambungan rumah dari target 14.000.

Ia menegaskan pentingnya percepatan sambungan layanan agar investasi negara dapat memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

Menurutnya, IPAL ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi wujud nyata upaya menjaga lingkungan, kualitas air tanah, dan kesehatan masyarakat.

“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah kota agar pengelolaan ini optimal dan berdampak luas,” ujarnya.

Dewi Chomistriana, menambahkan pentingnya pembentukan regulasi dan penetapan tarif yang jelas agar operasional IPAL bisa berjalan secara efisien.

“Operasional IPAL memerlukan biaya besar, hingga Rp3 miliar per tahun, sehingga skema pembiayaan harus melibatkan APBD dan potensi tarif dari pengguna layanan, baik domestik maupun komersial,” tukasnya.

IPAL Losari ini dibangun dari tahun 2019-2023 dan diresmikan 2024. IPAL tersebut berkapasitas 16 ribu meter kubik per hari. Dengan panjang jaringan perpipaan air limbah sepanjang 96 kilometer dan mampu melayani 41 ribu kepala keluarga.

Sementara, Dirut PDAM Kota Makassar, Hamzah Ahmad, menegaskan komitmen penuh PDAM dalam mengelola IPAL Losari secara profesional.

Ia menyampaikan bahwa selama dua tahun terakhir, pengoperasian IPAL berjalan dengan baik berkat dedikasi para petugas di lapangan.

“Kami berharap kunjungan ini menjadi titik terang agar ke depan ada kepastian hukum yang mendukung kelancaran operasional,” harap Hamzah.

Menurutnya, PDAM telah mengalokasikan dana operasional sekitar Rp9 miliar selama tiga tahun terakhir.

Namun tanpa dasar hukum yang jelas, hal ini kerap menjadi temuan audit.

Karena itu, Hamzah menyampaikan adanya regulasi atau payung hukum yang memperkuat kerjasama antara PDAM dan Pemerintah Kota Makassar.

“Semoga kunjungan ini menjadi titik terang agar ke depan ada kepastian hukum yang mendukung kelancaran operasional,” tukasnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

POLITIK03 Juli 2026 23:05
HUT Bhayangkara ke-80, Rudianto Lallo Salurkan 1.000 Paket Sembako untuk Warga Makassar
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, membagikan 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang te...
MAKASSAR30 Juni 2026 15:18
149 Personel Polrestabes Makassar Naik Pangkat, Ini Pesan Kapolrestabes
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, memimpin Upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat Personel Polrestabes Mak...
MAKASSAR30 Juni 2026 10:02
Munafri Komitmen Bangkitkan Warisan Kerajaan Tallo Jadi Destinasi Wisata Budaya
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, terus menegaskan komitmennya untuk menghidupkan situs kebudayaan Kota Makassar, te...
BERITA30 Juni 2026 09:15
Pemerintah Resmi Luncurkan Logo dan Identitas Visual HUT Ke-81 Kemerdekaan RI
JAKARTA, DATAKITA.CO – Pemerintah secara resmi meluncurkan logo dan identitas visual peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republi...