Logo Datakita.co

Pilkada Langsung atau Tidak Sama-sama Berpotensi Ada Politik Uang

Fadli
Fadli

Sabtu, 05 September 2020 21:37

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (int)
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (int)

JAKARATA, DATAKITA.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan secara langsung atau lewat DPRD sama-sama berpotensi terjadi politik uang.

Mahfud MD dalam webinar bertajuk Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal yang diselenggarakan oleh MMD Initiative, di Jakarta, Sabtu (5/9/2020), mengatakan potensi terjadinya politik uang pada dua sistem pemilihan itu sama saja hanya berbeda modelnya.

“Sama-sama ada money politics-nya, mau eceran atau mau borongan kan begitu, kan sama-sama tidak bisa dihindari,” kata dia, dikutip dari Antara.

Mahfud mengatakan ketika adanya perdebatan pilkada harus langsung atau tidak sudah pernah menyampaikan, bahkan ditulis di keputusan MK bahwa potensi politik uang di pilkada sama saja.

“Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politics-nya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan, bayar ke partai, selesai. Kalau ke rakyat seperti sekarang ini, bayar ke botoh-botoh, pada rakyat pakai amplop satu-satu,” katanya pula.

Menko Polhukam itu juga menjelaskan pengalamannya waktu menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, ia menemukan kecurangan dalam pilkada, kecurangan-kecurangan yang luar biasa, seperti penggunaan dana pemerintah oleh petahana di masa lalu, hingga bermacam-macam kejadian kriminalitas.

“Kalau nggak salah ada 12 jenis pelanggaran pilkada mulai dari pidana sampai administratif,” katanya lagi.

Menurutnya, karena hal itu pada waktu itu memang ada pemikiran soal kemaslahatan, sehingga tercetus pilkada sebaiknya kembali ke DPRD.

Namun setelah itu, dalam prosesnya Indonesia memilih, pilkada digelar secara langsung dan dipilih oleh rakyat bukan DPRD, dengan pertimbangan sejumlah hal-hal positif yang didapat dari sistem tersebut.

“Jadi itu sudah final secara hukum itulah pilihan kita. Itulah sejarahnya mengapa kita harus tetap melaksanakan pilkada secara langsung, karena kita tidak bisa lagi memutar jarum sejarah, perdebatan sudah selesai,” ujarnya pula. (*)

 Komentar

 Terbaru

MAKASSAR24 Juli 2024 23:56
F8 Makassar Digelar Mulai Hari Ini, Ada Aerobatic Show hingga Jetski
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Makassar International Eight Festival and Forum atau F8 Makassar 2024 resmi dibuka mulai malam ini, di kawasan tugu Monu...
POLITIK24 Juli 2024 21:56
PKB Pilih Danny Pomanto atau Andi Sudirman di Pilgub Sulsel?
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ini menimbang dua nama yang berpotensi akan diusung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgu...
POLITIK24 Juli 2024 16:57
Demi Kebersihan, Imam Musakkar Edukasi Warga Rutin Bayar Retribusi Sampah
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar memberikan edukasi terkait pentingnya rutin membayar retribusi sampah untuk ke...
MAKASSAR24 Juli 2024 14:37
Tebus Ijazah Warga Ballaparang, Andi Seto Disambut Haru
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Kedatangan mendadak Andi Seto Asapa pada Rabu (24/7) ke kediaman Noorhidayah (54) di Ballaparang, Rappocini, Kota Makass...