MAKASSAR, DATAKITA.CO – Calon Wali Kota Makassar, Irman “None” Yasin Limpo, memaparkan program unggulannya saat ngopi bersama warga Paotere, di Warkop 81 Jalan Sabutung Raya, Kamis (22/10/2020). Mulai dari iuran BPJS Kesehatan yang bakal dibayarkan pemerintah kota, pelimpahan kewenangan ke tingkat RT, dana hibah pembangunan mulai Rp 15 juta hingga Rp 150 juta, digitalisasi persampahan, hingga pemenuhan kebutuhan air bersih untuk warga.
Ia mengungkapkan, di tengah pandemi Covid-19, masyarakat terjebak dalam kondisi “PSBB” atau Pendapatan Sedikit Belanja Banyak. Sehingga, pemerintah harus memberikan alternatif untuk meringankan beban masyarakat.
“Yang paling penting, saat warga sakit, tidak boleh ada beban-beban lain. Kami tawarkan, untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan Kelas III Mandiri,” ujarnya.
Baca Juga :
Menurut None, tidak terlalu sulit mewujudkan program ini. Pihaknya pun sudah menghitung, dan menyesuaikan dengan APBD Pemkot Makassar.
“Program ini rasional, bukan asal. Sudah dihitung baik-baik. Melalui program ini, masyarakat akan merasakan kehadiran pemerintah saat mereka sakit,” ujarnya.
Selain itu, None yang berpasangan dengan Andi Zunnun Armin NH, juga menawarkan pelayanan yang serba cepat. Antara lain, pelayanan administrasi kependudukan dan sejumlah perizinan cukup dilakukan di Ketua RT saja.
“Tidak perlu lagi antre berjam-jam. Meninggalkan pekerjaan dan keluarga kita seharian, hanya untuk urus KTP,” terangnya.
Di hadapan warga yang hadir, adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ini meyakinkan, program unggulannya bisa direalisasikan dalam waktu yang cepat, bahkan setelah dirinya dilantik.
Ia memiliki tiga modal utama, sehingga apa yang dijanjikan bisa langsung terealisasi. Pertama, programnya tidak muluk-muluk, sehingga tidak memerlukan kajian yang panjang. Kedua, dirinya adalah birokrat yang paham mengenai seluk beluk pemerintahan, sehingga tidak perlu adaptasi yang terlalu banyak. Tinggal bersinergi, dan bekerjasama untuk mewujudkan program tersebut. Ketiga, secara politik, ia didukung oleh tiga parpol dengan jumlah kursi terbesar dibanding kandidat lain. Yakni Golkar, PAN, dan PKS.
“Masa jabatan wali kota kali ini hanya tiga tahun. Karena itu, program tidak perlu muluk-muluk. Yang terpenting, bisa menyentuh langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Komentar