Logo Datakita.co

MK Terima 135 Gugatan Pilkada

Fadli
Fadli

Jumat, 25 Desember 2020 10:01

ilustrasi (int)
ilustrasi (int)

JAKARTA, DATAKITA.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima sebanyak 135 permohonan perselisihan hasil pilkada (PHPKada) sejak pengumuman pleno hasil pilkada 2020 oleh KPU di sejumlah daerah

Dikutip dari laman resmi MK, jumlah PHPKada tersebut diajukan oleh calon kepala daerah yang gagal dalam kontestasi pilkada 2020, sejak tanggal 17 – 23 Desember 2020 pukul 20.05 WIB.

Dari sisi jumlah, permohonan PHPKada ini melonjak dibandingkan dengan posisi Minggu (20/12/2020) pagi yang hanya sebanyak 76 permohonan.

Data MK juga mengonfirmasi lonjakan permohonan perselisihan pilkada 2020 dibandingkan tahun 2017 dan 2018 yang masing-masing hanya 60 dan 72 PHPKada.

Dalam catatan, dikutip dari Bisnis, permohonan sengketa yang cukup menonjol diajukan oleh calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yakni Akhyar Nasution – Salman Alfarisi, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Machfud Arifin-Mujiaman, serta gugatan dari calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.

Selain tiga gugatan calon walikota, MK juga menerima gugatan PHPKada dari lima pemilihan gubernur, dua di antaranya dari Sumatra Barat yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) Nasrul Abit – Indra Catri yang diusung Partai Gerindra serta paslon Mulyadi – Ali Mukhni yang merupakan paslon yang diusung Partai Demokrat dan PAN.

Sementara tiga gugatan lainnya diajukan oleh calon gubernur yang bertarung di Pilkada Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Provinsi Bengkulu.

Sengketa atau perselisihan pilkada lazim diajukan oleh pasangan calon kepala daerah yang kalah dalam kontestasi pilkada. Pihak yang kalah biasanya akan mendalilkan sejumlah temuan kecurangan selama pelaksanaan pilkada ke MK.

Adapun mekanisme pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2020 dilakukan setelah pengumuman keputusan KPU tentang hasil penghitungan suara pemilihan pada 16 – 26 Desember 2020 (provinsi) dan 13 – 23 Desember (kabupaten dan kota).

Sedangkan untuk pengajuan permohonan pada 16 Desember 2020 – 5 Januari 2021 pukul 24.00 WIB (provinsi), pengajuan permohonan pada 13 Desember 2020 – 5 Januari 2021 pukul 24.00 WIB (kabupaten/kota). (*)

 Komentar

 Terbaru

Jam Malam di Makassar Akan Diganti Protokol Normal Baru, Ini Penjelasan Danny
MAKASSAR05 Maret 2021 20:00
Jam Malam di Makassar Akan Diganti Protokol Normal Baru, Ini Penjelasan Danny
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Walikota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan akan meniadakan jam malam yang sebelumnya diberlaku...
Gunakan Geotextille, Penanganan Banjir di Luwu Utara Jadi Percontohan Nasional
DAERAH05 Maret 2021 17:14
Gunakan Geotextille, Penanganan Banjir di Luwu Utara Jadi Percontohan Nasional
LUWU UTARA, DATAKITA.CO – Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) Adenan Rasyid mengungkapkan bahwa penanganan pascabenc...
Vaksinasi Covid-19 Tahap II di Maros Sasar ASN hingga Pedagang Pasar
DAERAH05 Maret 2021 16:59
Vaksinasi Covid-19 Tahap II di Maros Sasar ASN hingga Pedagang Pasar
MAROS, DATAKITA.CO – Dinas Kesehatan Kabupaten Maros melaksanakan vaksinasi Covid Tahap II di Gedung Serbaguna setelah sehari sebelumnya diadaka...
Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Malili dan Satpol-PP Lutim Gelar Operasi Pasar
DAERAH05 Maret 2021 11:45
Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Malili dan Satpol-PP Lutim Gelar Operasi Pasar
LUWU TIMUR, DATAKITA.CO – Bea Cukai Malili bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Luwu Timur menggelar Operasi Pasar, Kamis (4...