Logo Datakita.co

Hasanuddin Leo Sebut Pendidikan Hak Dasar Masyarakat

Aditya
Aditya

Senin, 07 Desember 2020 15:45

Anggota DPRD Makassar, Hasanuddin Leo sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Pendidikan, di Hotel Travelers, Senin (7/12/2020).
Anggota DPRD Makassar, Hasanuddin Leo sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Pendidikan, di Hotel Travelers, Senin (7/12/2020).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo menyebut pendidikan merupakan hak dasar masyarakat, tidak hanya di Kota Makassar tapi juga kebutuhan seluruh warga Indonesia. Bahkan, diatur oleh undang-undang dasar (UUD) 1945.

Hal itu disampaikan, saat menggelar sosialisasi penyebarluasan informasi dan produk hukum Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan, di Hotel Traveler, Senin (7/12/2020).

“Pendidikan itu kebutuhan dasar masyarakat. Makanya tahun kemarin kita menyusun rambu-rambu penyelenggaraan pendidikan yang akan mengikat penyelenggara pendidikan, guru dan orang tua,” jelas Hasanuddin Leo.

Keterikatan ini, sambung Legislator Fraksi PAN ini, mengarah perihal pengajaran, kegiatan belajar mengajar dan partisipasi orang tua. Sehingga, Perda 1/2019 perlu diketahui dan menjadi perhatian masyarakat untuk disebarluaskan.

“Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi, orang tua dan gurun bisa mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Ini kesempatan yang baik untuk menambah pemahaman soal penyelenggaraan pendidikan,” ungkapnya.

Leo—sapaan akrabnya, menambahkan, kondisi saat ini masih pandemi yang menyebabkan sistem pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Aktivitas ini memberikan banyak keluhan dari orang tua siswa.

“Insya allah mudah-mudahan awal tahun depan anak-anak kita coba kembali tatap muka di sekolah. Ini masih kita kaji dan diskusikan,” ucapnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Amelia Malik mengatakan, Pemkot Makassar mengapresiasi DPRD terkait atensinya terhadap pendidikan. Buktinya, wakil rakyat tersebut menerbitkan regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan.

“Intin dari perda ini, bahwa kita bisa mengetahui apa yang menjadi hak-hak anak, orang tua dan guru atau tenaga kependidikan. Termasuk membahas kewajiban,” kata Amelia Malik.

Lia—sapaan akrabnya, Perda 1/2019 ini merupakan turunan dari berbagai regulasi. Seperti undang-undang 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional. Itu, menjadi acuan pemerintah daerah seluruh Indonesia terkait pendidikan.

“Ada delapan standar pendidikan nasional. Mulai, bagaimana anak-anak mendapat pendidikan sampai sarana dan prasarana yang harus mereka dapatkan,” paparnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

Sosper Perlindungan Anak, Anton Paul Goni Minta Orang Tua Jagai Anakta
Legislatif27 Februari 2021 16:42
Sosper Perlindungan Anak, Anton Paul Goni Minta Orang Tua Jagai Anakta
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Anton Paul Goni menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2018 tentang perlindung...
Kartini Nilai Sosialisasi Perda Minol Penting, Ini Alasannya
Legislatif27 Februari 2021 14:31
Kartini Nilai Sosialisasi Perda Minol Penting, Ini Alasannya
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Kartini menilai penyebarluasan produk hukum Peraturan Daerah (Perda) tentang minol penting. ...
Vaksinasi Covid-19 Tahap II di Sulsel Sasar Kelompok Lansia
MAKASSAR27 Februari 2021 10:54
Vaksinasi Covid-19 Tahap II di Sulsel Sasar Kelompok Lansia
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Situasi kasus covid-19 di Provinsi Sulsel sampai Rabu 24 Februari 2021, berjumlah 55.103 kasus. Yang sudah sembuh sebanyak 5...
Kena OTT, KPK Langsung Terbangkan Nurdin ke Jakarta
BERITA27 Februari 2021 10:13
Kena OTT, KPK Langsung Terbangkan Nurdin ke Jakarta
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Ko...