MAKASSAR, DATAKITA.CO – Desa Bulo dari Kabupaten Sidrap, Sulsel, menjadi satu-satunya desa di Pulau Sulawesi yang masuk penilaian tahap akhir Desa Transparan. Komisi Informasi (KI) Pusat pun turun melakukan visitasi ke Sulsel, untuk melakukan penilaian.
Sebelum ke Desa Bulo, Komisioner KI Pusat bersama KI Sulsel, menemui Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis, 2 November 2023. Mereka yang hadir diantaranya Ketua KI Pusat Donny Yusgiantoro, mewakili Bappenas Yunes, Aswar Hasan dari Universitas Hasanuddin, dan Tenaga Ahli KI Pusat Reno.
Sedangkan dari KI Sulsel, hadir Ketua KI Sulsel Pahir Halim, Wakil Ketua Andi Taddampali, dan Anggota KI Sulsel Benny Mansjur dan Fauziah Erwin. Turut mendampingi Pj Gubernur Sulsel, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo) Sulsel Andi Winarno Eka Saputra, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel, Muhammad Saleh.
Baca Juga :
Pj Gubernur Bahtiar menyampaikan harapan agar KI semakin mendorong keterbukaan informasi di Sulsel, mulai dari pemerintah provinsi hingga tingkat desa. Selain itu, KI sebagai salah satu lembaga negara harus mampu membangun persepsi publik yang positif terhadap keterbukaan informasi publik.
Menurut Bahtiar, masyarakat harus betul-betul merasakan kehadiran Komisi Informasi. “Bagaimana masyarakat kita di Sulsel ini dapat memahami tugas KI dan dapat betul-betul merasakan kehadiran KI,” sebut Bahtiar.
Sementara, Donny Yusgiantoro menyampaikan, kunjungannya ke Sulsel untuk melakukan visitasi mencari desa terbaik. Dari Sulsel, terpilih Desa Bulo, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, bahkan menjadi satu-satunya di Pulau Sulawesi yang terpilih masuk tahap akhir.
Sedangkan tahun lalu, Desa Ganra Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, juga menjadi satu-satunya di Pulau Sulawesi yang terpilih.
“Kami mencari desa terbaik, dan membagi menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah barat, tengah dan timur. Wilayah tengah yang akan kita tinjau yaitu Desa Bulo di Kabupaten Sidrap. Visitasi ini mempunyai bobot 40 persen dari 100 persen. Dan 60 persennya itu sudah kami kantongi,” jelasnya.
Anggota KI Sulsel, Fauziah Erwin, menjelaskan, Monev Keterbukaan Informasi Publik Desa yang dilakukan KI Sulsel sekaligus sebagai upaya untuk memilih desa terbaik, untuk dikirim ke Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa tingkat nasional yang akan memilih Desa Transparan di Indonesia. Hanya desa yang nilainya mencapai Informatif (90 – 100) pada Monev KIP Tingkat Sulsel yang akan dikirim ke tingkat nasional.
“Seleksi dilakukan secara berlapis. Pembinaan juga KI Sulsel lakukan satu tahun lebih bagi desa-desa tersebut. Ini yang mungkin membedakan Sulsel dengan provinsi lain,” pungkasnya. (*)
Komentar