Logo Datakita.co

Danny Berikan Solusi Saat Bahas Pembangunan Jalur Kereta Api di Lahan Pemkot Makassar

Fadli
Fadli

Kamis, 23 Juni 2022 10:03

Danny Berikan Solusi Saat Bahas Pembangunan Jalur Kereta Api di Lahan Pemkot Makassar

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Walikota Makassar Moh. Ramdhan Danny Pomanto menghadiri rapat tim kajian keberatan atas lokasi rencana pembangunan jalur kereta api Makassar – Pare pare (Segmen E).

Rapat yang dimediasi Pemerintah Provinsi Sulsel, dipimpin langsung Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani. Rapat diikuti stakeholder terkait, bertempat di ruang rapat Toraja Room Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (21/6/2022).

Danny menjelaskan, mengenai lahan Pemkot yang tersandung oleh pembebasan lahan. Pasalnya kata Danny, lahan yang tadinya ada empat sekarang jadi lima, karena sebelumnya lahan fasum dianggap tidak keberatan oleh Pemkot Makassar.

“Yang di PIP itu kan, sudah punya pemerintah kota, karena kita sudah serahkan yang kita punya. Harusnya kita dipanggil juga untuk bicara,” kata Danny usai menggelar rapat.

“Masa tanah kita, kita tidak dipanggil bicara. Ini langsung diblok-blok. Ini kan komersial. Apakah penyertaan aset itu atau apa. Ini masalah negara, ada aturan hukumnya,” imbuhnya.

Dalam pertemuan itu, Danny juga mempertanyakan penetapan stasiun yang terletak di Lantebung, yang menurutnya penempatannya tanpa alasan.

“Tidak ada alasannya, stasiunnya ditetapkan di Lantebung, bagaimana kira-kira begitu. Ke terminal saja dengan besarnya seperti tu, orang tidak mau ke terminal, apalagi mau ke Lantebung, kita ini perencana, kita tahu itu, disini kita menyamakan pikiran. Insyaallah ketemu. solusinya sudah, sama-sama kita naik ke atas, mengenai elevated,” jelasnya.

Sementara itu Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani mengatakan persoalannya adalah masalah teknis, karena dalam pertemuan ini, walikota menjelaskan solusi program kegiatan jalur dari semua aspek.

“Tadi itu Pak Wali menjelaskan dan melihat semua aspek, mulai dari perencanaan kota, perencanaan dari strategis nasional, kepentingan masyarakat. Sehingga mengerucut sebuah keputusan yang berkualitas untuk bersama-sama menghindari konflik sosial. Dari semua itu kita sudah bersepakat Pak Walikota juga, kita akan tunda sedikit. Untuk selanjutnya kebutuhan statis ini kembali kepada Kemenhub,” tutupnya.

 Komentar

 Terbaru

EKOBIS05 Juli 2022 18:41
Kendaraan Listrik Makin Diminati di Makassar
MAKASSAR, DATAKITA.CO – PT PLN (Persero) terus mendukung akselerasi ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Selain dengan penyed...
EKOBIS05 Juli 2022 18:27
Suku Bunga 4,76 persen, Benteng Kupa Beri DP Rp 76 Ribu di HUT BNI ke-76
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Perusahaan properti Benteng Kupa Group bersinergi dengan Bank BNI untuk memberi promo khusus dengan Down Payment (DP) ha...
BERITA05 Juli 2022 18:14
PPP Wajo Desak Dinas Dukcapil Proaktif
SENGKANG, DATAKITA.CO – Sekretaris Partai Persatuan Pembanguan (PPP) Kabupaten Wajo, Asriadin Mase mendesak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil...
MAKASSAR05 Juli 2022 15:56
Gubernur Sulsel Luncurkan “BajuBodo” sebagai Marketplace Produk Dalam Negeri
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Program pemerintah pusat melalui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengoptimalkan belanja barang dan jasa menggunak...