Logo Datakita.co

Cak Imin: Pemda Harus Kedepankan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Kelola Anggaran Covid-19

Fadli
Fadli

Selasa, 04 Agustus 2020 15:27

Muhaimin Iskandar (int)
Muhaimin Iskandar (int)

JAKARTA, DATAKITA.CO – Ketua Tim Pengawas COVID-19 DPR RI A. Muhaimin Iskandar mengingatkan dalam pengelolaan anggaran secara umum dan anggaran penanganan COVID-19 yang mencapai Rp692,5 triliun tidak boleh melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah daerah juga harus tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola anggaran COVID-19,” kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Menurut dia, anggaran penanganan COVID-19 itu harus diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

“Program jaring pengaman sosial harus menyentuh semua masyarakat terdampak. Tingginya potensi pengangguran yang mencapai jutaan orang harus dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan yang dapat mengurangi PHK dan membuka lapangan kerja melalui program padat karya atau lainnya,” kata Muhaimin, dikutip dari Antara.

Pria yang biasa disapa Cak Imin ini menuturkan bahwa pemerintah telah menetapkan anggaran belanja negara sebesar Rp2.739,2 triliun pada tahun 2020 sebagaimana tertuang alam Peraturan Presiden (Perpres) Bomor 72 Tahun 2020.

Selain itu, ada tambahan belanja untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp695,2 triliun. Anggaran itu untuk penanganan kesehatan sebesar Rp87,55 triliun; perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun; pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun; insentif dunia usaha sebesar Rp123,46 triliun; dan UMKM Rp123,46 triliun.

Sektor kementrian/lembaga dan pendapatan sebesar Rp106,11 triliun. Jadi, total belanja mencapai Rp2.739 triliun sampai akhir tahun 2020.

Menurut dia, di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini, semua anggaran tersebut harus dibelanjakan untuk penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

Namun, lanjut dia, berdasarkan laporan pemerintah, dari total anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp 695,2 triliun, yang terserap atau terealisasi baru 19 persen atau Rp136 triliun.

Oleh karena itu, kata dia, ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah, yakni pertama, program penanganan dan pemulihan kesehatan harus diprioritaskan guna menurunkan angka orang yang terpapar COVID-19, serta menghindari munculnya klaster baru.

“Apalagi, sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan jumlah orang yang positif terkena virus corona yang telah mencapai lebih dari 106.000 orang,” kata Ketua Umum PKB ini.

Akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional harus diarahkan pada ketahanan dan kedaulatan pangan, penguatan pertanian, serta pendampingan industri kreatif dan UMKM.

Pemerintah juga harus melakukan konsolidasi data karena penanganan COVID-19 membutuhkan kelengkapan data supaya pogram Penanganan COVID-19 dapat tepat sasaran dan tepat pembalanjaan.

“Terutama pada program jaring pengaman sosial, insentif perpajakan, KUR, dan program pemulihan ekonomi nasional secara umum. Perbedaan jumlah/data penerima bantuan di masing-masing kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus segera disinkronkan,” jelasnya.

Selain itu, harus dibuatkan mekanisme penyerapan anggaran yang flesibel dan menghindari kerumitan birokratis.

“Perlu ada inovasi, membuat terobosan cara-cara baru yang bertumpu pada hasil sehingga mempercepat penyerapan anggaran. Harus optimalisasi teknologi informasi serta digitalisasi layanan,” ujar Cak Imin.

 Komentar

 Terbaru

MAKASSAR22 Februari 2024 23:36
Abdul Wahab Tahir Optimistis Golkar Raih 3 Kursi di Dapil 2 Makassar
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 ini sangatlah menentukan karena...
MAKASSAR22 Februari 2024 22:36
Presiden Jokowi Akan Bangun Stadion di Sudiang Tahun Ini
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Presiden RI Joko Widodo akan membangun stadion di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kabar baik itu diungkapkan langsung o...
MAKASSAR22 Februari 2024 15:19
Makassar New Port Siap Jadi Hub Logistik Terbesar di Indonesia Timur
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Makassar New Port (MNP) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/2/2024) pag...
MAKASSAR22 Februari 2024 09:56
Resmikan SPAL-DT Losari, Presiden Jokowi: Kota Makassar Makin Bersih
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL-DT) Losari, Kota Makas...