MAKASSAR, DATAKITA.CO – Kehadiran E-Katalog atau aplikasi belanja dalam jaringan yang diterbitkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) khusus bagi setiap Pemerintah Daerah dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Realisasi transaksi belanja E-purchasing Pemerintah Provinsi Sulsel di tahun 2023 hingga 13 Juni 2023 sebesar Rp838,19 miliar. Bahkan angka ini lebih tinggi dari total belanja di tahun 2022 sebesar 662,53 miliar, sedangkan di tahun 2021 sebesar Rp137,38 miliar. Sehingga selama 3 tahun meningkat signifikan.
“Pemanfaatan digitalisasi lelang di e-katalog mengenjot belanja barang dan jasa hingga selama tahun 2023 hingga 13 Juni sebanyak Rp838 miliar,” kata Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kamis, 15 Juni 2023.
Baca Juga :
Termasuk tahun ini, Pemprov Sulsel telah memasukan katalog konstruksi atau fisik. Seperti pengerjaan jalan, jembatan, gedung dan irigasi juga telah tercantum di katalog elektronik (e-katalog).
“Tahun lalu lebih kepada pengadaan barang, tahun ini pekerjaan konstruksi juga kita E-katalog-kan,” sebut Andi Sudirman.
Diketahui, dalam E-Katalog Lokal LKPP memberikan kesempatan kepada setiap Pemda tidak hanya menawarkan jasa dan barang produk industri besar, namun juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku UMKM untuk menawarkan produk.
Searah dengan Presiden Joko Widodo, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendorong agar pemerintah daerah untuk berbelanja melalui E-Katalog dengan harapan perekonomian menjadi semakin sehat, neraca perdagangan baik dan produksi dalam negeri dan daerah terus bergerak. Mempermudah belanja barang dan jasa serta membantu penyerapan anggaran.
Pemprov sendiri memiliki e-katalog lokal dengan nama Baju Bodo, sebuah platfrom e-purchasing pengadaan barang dan jasa.
Adapun, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Kabiro Barjas) Sulsel, Asrul Sani menyebutkan, peringkat transaksi KLPD Tahun 2023 hingga Juni ini untuk Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, untuk jumlah nominal transaksi paket Sulsel berada di peringkat ke-15 dengan jumlah total Rp935,41 miliar.
“Ini untuk total belanja, bukan hanya lokal, tetapi belanja ada juga e-katalog nasional dan sektoral. Itu diangka Rp935 miliar. Kita berada diurutan ke-15 secara nasional baik itu kementerian, lembaga dan daerah,” jelas nya.
“Kita harus terus mendorong penerapan e-katalog karena ini kan kebijakan nasional,” pungkasnya.
Komentar