Logo Datakita.co

Bawaslu: 43 TPS Berpotensi Pemungutan Suara Ulang, Ini Penyebabnya

Fadli
Fadli

Rabu, 09 Desember 2020 23:05

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dan M Afifuddin dalam konferensi pers yang disiarkan melalui Youtube Bawaslu RI, Rabu (9/12/2020). (HO-Youtube Bawaslu RI)
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dan M Afifuddin dalam konferensi pers yang disiarkan melalui Youtube Bawaslu RI, Rabu (9/12/2020). (HO-Youtube Bawaslu RI)

JAKARTA, DATAKITA.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebutkan sebanyak 43 tempat pemungutan suara (TPS) berpotensi menggelar pemungutan suara ulang (PSU) karena ada temuan pelanggaran yang memungkinkan dilakukannya PSU sesuai aturan yang berlaku.

“Ada 43 TPS yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU,” kata anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dalam konferensi pers yang disiarkan melalui Youtube Bawaslu RI, Rabu (9/12/2020).

Menurut dia, PSU itu berpotensi dilakukan karena pengawas TPS menemukan sejumlah pelanggaran, seperti pemilih menggunakan hak pilih orang lain, pemilih tidak berhak menggunakan hak pilih, pemilih mencoblos di lebih dari satu TPS.

Kemudian, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mencoblos surat suara dan KPPS membagikan surat suara kepada saksi paslon untuk dicoblos.

“Terhadap tindakan seperti itu, ada rekomendasi untuk PSU dan tindak lanjut pelanggaran pidananya,” kata Fritz, dikutip dari Antara.

TPS yang berpotensi PSU, antara lain terdapat di Banggai, Barito Selatan, Binjai, Bungo, Gunung Kidul, Indramayu, Bolaang Mongondow Timur, Labuhan Batu Utara, Tolitoli, Makassar, dan Nabire.

Ia menjelaskan UU Pilkada sudah menyebutkan bahwa PSU, pemilihan lanjutan, maupun penundaan pemilihan dapat dilakukan jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan.

Secara lebih jelas, kata dia, Pasal 112 UU Pilkada mengatur penyebab dilakukannya PSU, antara lain terdapat pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan tidak dilakukan dengan tata cara yang sudah ditetapkan.

“Kedua, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang digunakan,” katanya.

Kemudian, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan sehingga menjadi tidak sah, serta ada pemilih menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali.

“Jadi, UU sudah memberikan batasan-batasan pemilihan ulang dapat dilakukan,” kata Fritz.

Bawaslu mendapatkan laporan tersebut dari hasil pengawasan langsung pengawas di TPS yang ada di seluruh Indonesia yang mencapai 290 ribuan TPS.

Laporan tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) Pilkada 2020 yang bersifat “real time” dan sampai saat ini sudah tercatat 175.593 TPS yang sudah masuk laporannya. (*)

 Komentar

 Terbaru

Danny Tunjuk 16 Pelaksana Tugas dan Tak Lanjutkan Proyek Jalan Metro
MAKASSAR01 Maret 2021 23:31
Danny Tunjuk 16 Pelaksana Tugas dan Tak Lanjutkan Proyek Jalan Metro
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Walikota Makassar Moh Ramdhan Danny Pomanto bersama Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi menggelar rapat pengarahan perta...
Bertemu Bupati Sidrap, DPRD Sulsel Bahas Penanganan Covid-19 dan Kesiapan Penerimaan CPNS
POLITIK01 Maret 2021 21:06
Bertemu Bupati Sidrap, DPRD Sulsel Bahas Penanganan Covid-19 dan Kesiapan Penerimaan CPNS
SIDRAP, DATAKITA.CO – Bupati Sidrap H Dollah Mando menerima rombongan DPRD Sulsel yang dipimpin langsung Ketua DPRD Andi Ina Kartika Sari. Perte...
Plt Gubernur Andi Sudirman: Roda Pemerintahan harus Berjalan
BERITA01 Maret 2021 20:03
Plt Gubernur Andi Sudirman: Roda Pemerintahan harus Berjalan
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman mengajak para jajarannya untuk fokus bekerja dan menjaga p...
Pemkab Gowa Gandeng Empat Pihak Kembangkan Peternakan
DAERAH01 Maret 2021 18:27
Pemkab Gowa Gandeng Empat Pihak Kembangkan Peternakan
GOWA, DATAKITA.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan 4 pihak terkait program pete...