MAKASSAR, DATAKITA.CO – Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan yang diperluas bersama bupati, wali kota, serta instansi terkait secara daring melalui zoom meeting, Rabu (20/8/2025).
Agenda utama rapat tersebut membahas deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang berpotensi memengaruhi jalannya pemerintahan di wilayah Sulawesi Selatan.
Kehadiran Walikota Makassar didampingi Sekda Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala BPBD, Kadiskominfo, Kadis Kesehatan, Plt Kepala Bapenda, dan Kadis PTSP.
Baca Juga :
Munafri menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah koordinasi lintas pemerintah daerah.
“Rapat ini penting untuk menyamakan langkah, agar kita lebih siap menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun kesiapsiagaan menghadapi musim hujan,” jelasnya usai rapat.
Ia menegaskan Pemkot Makassar siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota lain demi menjaga stabilitas daerah dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam arahannya menyoroti perlunya penyesuaian kebijakan pajak daerah dan retribusi agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat.
Menurutnya, meski potensi pendapatan asli daerah (PAD) cukup besar, kebijakan fiskal harus melalui analisis sosial-ekonomi yang matang.
“Memang ada aset mewah dan lahan besar yang perlu dikenakan pajak sesuai nilainya, tapi kita juga harus melihat daya beli masyarakat. Jangan sampai kebijakan justru menimbulkan tekanan ekonomi bagi masyarakat kecil,” ujar Andi Sudirman.
Ia menegaskan tiga poin penting dalam penetapan kebijakan pajak daerah dan retribusi sesuai arahan Kemendagri, yakni tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah, penyesuaian tarif disertai analisis dampak sosial-ekonomi, dan sosialisasi kebijakan dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat memahami dasar penetapan tarif.
Sebagai contoh, meski Sulsel memiliki potensi pajak kendaraan bermotor hingga Rp21,7 triliun, Pemprov Sulsel tetap memberikan relaksasi agar masyarakat tidak terbebani.
Selain isu pajak, Gubernur juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.
Ia meminta seluruh kepala daerah segera menyiapkan langkah antisipasi banjir di wilayah rawan, termasuk pembersihan drainase dan strategi penanganan darurat.
“Ini penting agar masyarakat tidak dirugikan saat musim hujan tiba,” tegasnya.
Gubernur berharap koordinasi berjenjang antara provinsi, kabupaten, dan kota terus diperkuat agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Komentar