MAKASSAR, DATAKITA.CO – Legislator DPRD Makassar, Yeni Rahman, mengungkapkan kegelisahannya terhadap penanganan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), yang dihasilkan oleh Puskesmas. Iapun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar serius menangani masalah tersebut.
“Limbah B3 yang dihasilkan Puskesmas harus menjadi perhatian serius. Limbah yang sangat berbahaya, sehingga harus diperhatikan dan harus dicarikan solusinya,” kata Yeni Rahman, saat melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan di Hotel Fox Lite Makassar, Selasa, 29 Juni 2021. Turut hadir, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar H Andi Iskandar SE MM, dan akademisi Dr Syahribulan.
Selain soal limbah B3, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti dampak lingkungan akibat pembangunan. Kota Makassar sebagai kota niaga dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, membuat jumlah bangunan juga berkembang pesat. Sehingga, tentu saja harus menjadi perhatian bersama.
Baca Juga :
“Ketika ada pembangunan, adapula dampak lingkungan di dalamnya. Kita butuh regulasi agar pembangunan tidak berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Syarat-syaratnya harus dipenuhi,” tegas Yeni.
Perda Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 ini, menurut Yeni, harus dipahami secara utuh oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat bisa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Pemerintah pun tidak akan bisa mengontrol apa yang terjadi di masyarakat secara utuh, sehingga butuh peran serta masyarakat.
“Ketika membangun rumah makan, harus memperhatikan limbahnya. Begitupun saat membangun rumah, limbah kita tidak boleh mengganggu tetangga dan orang-orang di sekitar kita. Saya mengajak kita semua, Perda ini sesuatu yang sangat penting,” pesannya.
Sementara, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, H Andi Iskandar SE MM, mengingatkan masyarakat agar jika ada persoalan yang berkaitan dengan limbah usaha, agar tidak bertengkar dengan pemilik usaha. Sebaiknya, melapor ke pemerintah setempat, kemudian bersurat ke Dinas Lingkungan Hidup.
“Kami ada ruang pengaduan. Yang ingin membuat usaha, harus mengurus izin lingkungannya. Hal ini juga untuk meminimalisir konflik di masyarakat,” kata Iskandar.
Jika usaha menghasilkan limbah, jelas Iskandar, harus dilakukan pengelolaan sebelum dibuang ke media lingkungan. Sehingga, tidak menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.
“Dalam hal tersebut, limbah/sampah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk, namun dari proses pemanfaatan tersebut akan tetap menghasilkan limbah sebagai residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang akan dibuang ke media lingkungan/TPA,” jelasnya.
Ia juga memaparkan mengenai bank sampah. Dimana, ada 40 jenis sampah yang dihargai di bank sampah.
“Botol plastik bekas minuman misalnya, itu dihargai empat ribu rupiah per kilogramnya. Jadi jangan dibuang begitu saja,” pesannya.
Akademisi Dr Syahribulan, mengatakan, masalah sampah harus ditangani secara bersama dan harus ada kesadaran dari diri kita sendiri. Apalagi, pemerintah sudah menyiapkan bank sampah, dimana masyarakat bisa menukar sampah dengan uang. (*)
Komentar