Logo Datakita.co

Wagub Minta FKUB Sulsel Jadi Garda Terdepan Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Fadli
Fadli

Jumat, 17 Juli 2020 17:12

Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menerima Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di rumah jabatannya Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Jumat (17/7/2020).
Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menerima Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di rumah jabatannya Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Jumat (17/7/2020).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menerima Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di rumah jabatannya Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Jumat (17/7/2020). Wagub didampingi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Sulsel Suherman.

Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menekankan agar FKUB menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat serta mencounter isu-isu hoax.

“FKUB harus menjadi garda terdepan untuk membina jemaahnya serta mensosialisasikan ke tengah masyarakat pentingnya penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak, hindari kerumunan,” ungkap Andi Sudirman.

Ia menyebutkan sebagai organisasi kemasyarakatan, FKUB juga diharapkan dapat mencounter isu-isu hoax yang beredar dan dapat berpotensi memprovokasi masyarakat.

“FKUB yang di dalamnya adalah para tokoh agama, ulama, pendeta dan pemuka agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, diharapkan bisa mencounter isu-isu hoax yang dapat menjadi pemicu keributan di tengah masyarakat,” sebutnya.

Wagub Sulsel mendorong agar FKUB selalu tampil dalam aksi-aksi sosial yang membantu masyarakat termasuk korban banjir bandang di Luwu utara.

“Bersama pemerintah, FKUB harus selalu hadir dalam aksi sosial, termasuk dalam aksi-aksi sosial seperti korban banjir di Luwu Utara,” harapnya.

Ketua FKUB Sulsel Abd Rahim Yunus mengatakan rapat kerja FKUB yang akan dilakukan secara virtual melalui Zoom, akan membahas upaya dalam membantu pemerintah memutus rantai penularan Covid-19.

“Jadi pertemuan ini untuk membicarakan rencana rapat kerja FKUB yang akan dilakukan secara virtual melalui Zoom, yang salah satunya membahas langkah FKUB dalam membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19,” jelas Rahim.

Rahim juga melaporkan ke Wagub Sulsel yang merupakan Dewan Penasehat FKUB Sulsel hasil rapat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel.

“Kami juga melaporkan hasil rapat dengan MUI Sulsel diantaranya umat Islam di Sulawesi Selatan diminta agar berdoa, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk keselamatan saudara-saudara yang tertimpa musibah di Luwu Utara. Serta MUI mengimbau kepada seluruh masjid di Sulawesi Selatan agar menggelar shalat gaib untuk korban banjir dan longsor,” pungkasnya.

Diketahui, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Turut hadir dalam pertemuan ini, diantaranya Kepala Kesbangpol Sulsel Asriady Sulaiman dan pengurus FKUB Sulsel. (*)

 Komentar

 Terbaru

Legislatif12 Februari 2025 22:19
Komisi A DPRD Makassar Gelar RDP, Bahas Aktivitas Gudang Dalam Kota
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aduan masyarakat mengenai aktivitas pergudanga...
Legislatif12 Februari 2025 17:35
Ratusan Guru Tuntut Kepastian SK Sertifikasi, DPRD Makassar Desak Pemkot Bertindak
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Ratusan guru di Kota Makassar mendatangi Kantor DPRD Makassar pada Rabu (12/2/2025). Mereka menyuarakan aspirasinya terk...
MAKASSAR12 Februari 2025 16:07
Makassar Kini Miliki 5 PAUD Negeri, Langkah Awal Menuju Pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Kota Makassar kini memiliki lima PAUD Negeri yang baru diresmikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan pendidikan ...
MAKASSAR12 Februari 2025 14:23
Prof Fadjry Djufry Tegaskan Pemerintah Daerah Wajib Efisiensi Anggaran
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memerintahkan seluruh Kementerian dan Lembaga, P...