MAKASSAR, DATAKITA.CO – Pasangan Andi Seto Gadhista Asapa – Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati) akan memberikan insentif Rp2 juta per bulan bagi RT/RW jika menang dalam pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwalkot) Makassar.
Parpol pengusung pasangan Seto-Rezki, yakni Nasdem, Gerindra, PAN, dan PSI siap pasang badan di DPRD Makassar dalam mengawal peningkatan kesejahteraan bagi Ketua RT/RW.
Ketua sementara DPRD Makassar, Supratman menegaskan, dirinya mendukung penuh program pasangan Sehati untuk menaikkan gaji RT/RW dari Rp1,2 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
Baca Juga :
Legislator Nasdem itu menilai, usulan kenaikan insentif RT/RW merupakan upaya peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintahan di tingkat paling bawah dalam menjaga stabilitas dan pelayanan masyarakat.
“Kami di DPRD mendukung penuh rencana ini karena para Ketua RT dan RW adalah garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Kenaikan gaji ini akan meningkatkan semangat mereka dalam bekerja, sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi mereka selama ini,” ucap Supratman, Kamis (19/9) di Makassar
Lebih lanjut, Supratman menegaskan bahwa DPRD Makassar siap untuk mendiskusikan alokasi anggaran terkait program kenaikan insentif RT/R.
Ia berharap, kebijakan ini dapat segera direalisasikan bila pasangan Seto-Kiki diamanahkan memimpin Kota Makassar selama lima tahun ke depan.
Senada disampaikan Anggota DPRD Makassar dari Partai Gerindra Budi Hastuti. Ia menilai, kenaikan gaji bagi Ketua RT/RW yang digagas pasangan Seto-Kiki sangat masuk akal melihat peran mereka dalam melayani masyarakat.
“Insentif Rp2 juta merupakan keniscayaan kalau pasangan Sehati menang dan kinerja RT dan RW kian membaik sebagai ujung tombak pemerintah,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, pasangan Seto-Kiki akan menaikkan insentif RT/RW hingga Rp2 juta per bulan, sebagai upaya memperkuat efektivitas pelayanan publik di tingkat paling bawah.
“RT/RW akan menjadi pengawas kebijakan penggratisan iuran sampah yang akan kami terapkan. Insentif yang lebih besar adalah bentuk apresiasi kami atas kerja mereka di wilayahnya masing-masing,” kata Seto yang lahir 40 tahun lalu.
Mantan Bupati Sinjai periode 2018-2023 ini optimis bahwa rencana tersebut dapat direalisasikan, karena proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar diperkirakan mampu mencapai Rp2 triliun di tahun mendatang.
Optimisme ini didukung oleh kebijakan pemerintah pusat terkait penyerahan pengelolaan pajak kendaraan bermotor, di mana 70 persen akan dikelola oleh kabupaten/kota, sementara 30 persen oleh provinsi.
“Kami percaya dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait pengelolaan pajak kendaraan bermotor, PAD Kota Makassar bisa mencapai Rp2 triliun. Selain itu, kami akan mengimplementasikan digitalisasi menyeluruh untuk menutup kebocoran PAD, termasuk di sektor parkir dan pajak restoran,” tambah Seto.
Sebagai bagian dari program digitalisasi, Seto juga menyebutkan bahwa pengelolaan parkir akan dilakukan secara digital, yang diperkirakan dapat menghasilkan pendapatan lebih dari Rp1 triliun. Selain itu, ia berkomitmen akan merasionalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB), mengingat banyaknya keluhan masyarakat terkait ketidakakuratan sistem zonasi yang diterapkan.
Juru bicara Sehati, Iwan Garuda menyambung bahwa pengelolaan organisasi RT/RW selama ini kurang optimal karena sistem penunjukan yang dipolitisasi. Ia menyarankan agar proses pemilihan RT/RW dilakukan secara demokratis oleh warga.
“RT/RW selama ini ditunjuk langsung dan seringkali dipolitisasi, sehingga kinerja mereka tidak maksimal,” katanya.
“Ada sembilan indikator yang seharusnya dipakai dalam penunjukan, tapi tidak diterapkan. RT/RW seharusnya dipilih rakyat secara langsung,” tambah Iwan Garuda.
Komentar