MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Fatma Wahyuddin memulai reses masa persidangan III, di Jalan Kumala 2 Kelurahan Pa’baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Jumat (25/7/2025).
Reses merupakan salah satu agenda pertemuan Fatma kepada konstituennya. Warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi.
Turut hadir pemerintah setempat dan tokoh masyakarat dalam acara tersebut. Sedangkan ada puluhan warga yang tampak hadir.
Baca Juga :
Dalam pertemuan ini, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel itu menerima banyak aspirasi soal Zonasi hingga Masalah Drainase. Bukan hanya warga Kumala namun hampir seluruh di Kecamatan Tamalate.
Kepada Fatma, Ocha salah satu warga mengeluhkan drainase buruk yang menjadi penyebab banjir. Kejadian ini hampir terjadi setiap kali hujan mengguyur.
Drainase buruk tersebut, katanya, banyak sedimentasi yang tidak pernah dikeruk. Selain itu, drainase yang ada juga kecil.
Menanggapi hal tersebut, Fatma mengatakan, drainase di Kumala menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar, Kendati begitu, koordinasi tetap akan dilakukan.
“Saya akan sampaikan nanti masalah ini kepada ke pemerintah kota Apapun yang disampaikan, pasti saya tindaklanjuti,” ujarnya.
Menurut Fatma, drainase memang jadi masalah utama di Makassar. Dia berharap pemerintah kota berfokus pada pembangunan infrastuktur utamanya drainase.
“Masalah ini terus berulang. Apalagi ini kan Wali Kota baru tentu kita berharap nanti drainase kita bagus,” tambah Anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Sulsel ini.
selain Drainase warga juga keluhkan sistem zonasi SMA di Kota Makassar. Sejumlah orang tua mengeluhkan bahwa sistem ini belum sepenuhnya adil, terutama bagi anak-anak yang tinggal di kawasan tertentu yang jauh dari sekolah favorit.
Mereka merasa anak-anak mereka kehilangan peluang untuk mendapatkan pendidikan berkualitas karena keterbatasan akses geografis.
“Kami berharap ada evaluasi terhadap sistem zonasi ini. Anak-anak kami punya potensi besar, tetapi sering kali tidak bisa bersaing hanya karena lokasi rumah tidak dekat dengan sekolah yang bagus,” ungkap Musdalifah.
Menanggapi hal ini, Fatma Wahyuddin berjanji akan membawa isu tersebut ke dalam pembahasan DPRD Sulsel. Ia menegaskan pentingnya kebijakan zonasi yang tidak hanya berbasis jarak, tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitas dan pemerataan pendidikan.
Fatma memastikan semua keluhan warga ditindaklanjuti sesuai kewenangannya di DPRD Sulsel. Jika bukan, dirinya tetap mengawal masalah tersebut dan menyampaikannya kepada pihak terkait. (*)
Komentar