Logo Datakita.co

Penolak Vaksinasi Covid-19 Siap-siap Kena Sanksi

Fadli
Fadli

Minggu, 14 Februari 2021 15:32

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah meninjau langsung proses vaksin Covid-19 bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Jongaya Makassar, Jalan Andi Tonro, Jumat, (15/1/2021).
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah meninjau langsung proses vaksin Covid-19 bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Jongaya Makassar, Jalan Andi Tonro, Jumat, (15/1/2021).

JAKARTA, DATAKITA.CO – Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden yang isinya, antara lain mengatur mengenai penerapan sanksi administratif maupun pidana bagi orang yang menolak melaksanakan vaksinasi COVID-19.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No, 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vakisnasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Dilihat di laman setneg.go.di pada hari Ahad (14/2/2021), dikutip dari Antara, dalam Perpres No. 14/2021 terdapat perubahan antara Pasal 13 dan Pasal 14, yaitu menyisikan dua pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi:

Pasal 13A
(1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19.

(2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-l9 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi COVID- 1 9.

(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin COVID19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia.

(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima baksin COVID- 19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
c. denda.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13B
Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat a dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Dalam Pasal 14 UU tersebut menyatakan:
(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta;
(2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu.

Pasal 15
(1) Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam UU ini sehingga dapat menimbulkan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp100 juta;
(2) Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam UU ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10 juta;
(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Perpres No. 14/2021 mulai berlaku sejak 10 Februari 2021.

Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia untuk menciptakan kekebalan komunal.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga Sabtu (13/2), jumlah tenaga kesehatan yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama mencapai 1.060.326 orang.

Sementara itu, jumlah tenaga kesehatan yang telah disuntik vaksin COVID-19 dosis kedua mencapai 415.486 orang.

 Komentar

 Terbaru

MAKASSAR06 Maret 2021 10:50
Seluruh Tim Makassar Recover Dapat BPJS Kesehatan
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Walikota Makassar Moh.Ramdhan “Danny” Pomanto menyepakati kerjasama bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan...
MAKASSAR06 Maret 2021 10:22
Luncurkan ‘Makassar Recover’, Danny Optimis Putus Mata Rantai Covid-19
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Wali Kota Makassar Muh. Ramdhan “Danny” Pomanto dan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi resmi meluncurkan program ...
MAKASSAR05 Maret 2021 20:00
Jam Malam di Makassar Akan Diganti Protokol Normal Baru, Ini Penjelasan Danny
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Walikota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan akan meniadakan jam malam yang sebelumnya diberlaku...
DAERAH05 Maret 2021 17:14
Gunakan Geotextille, Penanganan Banjir di Luwu Utara Jadi Percontohan Nasional
LUWU UTARA, DATAKITA.CO – Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) Adenan Rasyid mengungkapkan bahwa penanganan pascabenc...