JAKARTA, DATAKITA.CO – Jenderal (Purn) Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.
Pengamat Komunikasi Publik Mochammad Mirza menilai narasi Moeldoko sebagai aktor tunggal dalam kudeta Demokrat ini terlalu berlebihan.
“Terlalu berlebihan jika aktor tunggal kudeta Demokrat ini diarahkan ke Pak Moeldoko. Saya lebih melihat kudeta ini karena ada keresahan di akar rumut yang kecewa dengan pimpinan tertinggi mereka yang lebih cenderung membentuk dinasti politik,” katanya, Rabu (10/3/2021).
Baca Juga :
Mirza juga mengatakan, sikap pemerintah untuk tidak terlalu ikut campur dalam kisruh ini dinilai sudah tepat. Walaupun ada narasi yang terbangun bahwa kudeta ini dilakukan oleh lingkar istana.
“Pemerintah sudah benar kok dengan tidak terlalu berisik soal kisruh ini dan mendorong agar Demokrat mengacu pada AD/ART,” ujar Mirza yang juga seorang dosen ilmu komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf.
Menurutnya, akan lebih baik jika Moeldoko mundur sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Hal ini agar lebih fokus membangun komunikasi di internal partai.
“Baiknya Pak Moeldoko fokus pada membangun komunikasi di internal partai yang pasti butuh effort besar, risikonya Pak Moeldoko baiknya mundur saja sebagai KSP karena akan sulit jika konsentrasinya jadi terbagi,” tambah Mirza.
Terkait peluang Moeldoko menjadi calon presiden (Capres) pada 2024, Mirza menilai mungkin saja ada. Hanya saja, menurutnya, jika mengacu pada hasil survei di beberapa lembaga survei nama Moeldoko belum jadi tokoh pilihan masyarakat.
“Pak Moeldoko bukan ancaman besar untuk kandidat Capres 2024. Saat ini baikanya Pak Moeldoko bereskan saja dulu komunikasi internal partai karena kalau tidak solid enggak akan berdampak besar di (Pemilu) tahun 2024,” tutup Mirza.
Komentar