Logo Datakita.co

Nunung Dasniar Dorong Revisi Perda Pelayanan Kesehatan

Aditya
Aditya

Sabtu, 25 September 2021 17:35

Legislator Gerindra Makassar, Nunung Dasniar sosialisasikan Perda Pelayanan Kesehatan, di Hotel D'Malaeo, Sabtu (25/9/2021).
Legislator Gerindra Makassar, Nunung Dasniar sosialisasikan Perda Pelayanan Kesehatan, di Hotel D'Malaeo, Sabtu (25/9/2021).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar menggelar sosialisasi peraturan daerah (perda) nomor 7 tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan di Hotel Grand Maleo, Sabtu (25/9/2021).

Terkait regulasi ini, kata politisi Gerindra, dirinya mendorong pemerintah kota (Pemkot) Makassar melakukan revisi Perda tentang Pelayanan Kesehatan ini. Alasannya, banyak pasal yang sudah tak sesuai dengan kondisi saat ini.

“Saya lihat ini perda sudah waktunya direvisi. Ada poin yang tidak lagi relevan. Misalnya soal biaya pelayanan,” ungkap Nunung Dasniar.

Dia mencontohkan, biaya pelayanan lanjutan kesehatan ibu dan anak sebesar Rp15ribu. Selain itu, pelayanan persalinan yang dalam perda tahun 2009 terbilang Rp150ribu padahal saat ini harga pelayanan sudah jutaan rupiah.

“Kita minta Dinkes tinjau ulang biaya pelayanan dalam perda. Ini yang perlu diatensi,” kata dia.

Terkait pelayanan kesehatan di Kota Makassar, Nunung menilai masih banyak tugas rumah yang harus diperbaiki pemerintah kota. Dirinya tidak ingin mendengar ada lagi warga yang dipersulit soal pelayanan akibat administrasi yang berbelit-belit.

“Kita ingin pelayanan kesehatan ini bisa dirasakan oleh masyarakat Makassar,” ujarnya.

Tak hanya perda tentang pelayanan kesehatan, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar ini menambahkan, banyak perda yang dinilai usang. Artinya, regulasi tersebut sudah di atas lima tahun. Misalnya perda soal perlindungan dan penataan pasar tradisional yang diterbitkan sejak 2009.

“Kita ingin dorong semua perda usang. Biar regulasi ini efektif diterapkan,” singkatnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan Firdaus menyampaikan, perda ini bagian kewajiban legislator untuk menyebarluaskan ke masyarakat. Proses ini mengambil acuan undang-undang yang kemudian diolah dan terbitkan menjadi peraturan daerah.

“Mekanisme pembuatan perda, itu direncanakan dulu. Lalu, dibahas dan akhirnya diterbitkan oleh DPRD. Termasuk menyebarluaskan hingga warga paham,” kata Firdaus.

Perda ini, kata Firdaus, terbit di masa Wali Kota Ilham Arif Sirajuddin. Kondisi saat itu berbeda apalagi pandemi yang terjadi sekarang. Sehingga, perlu ada revisi beberapa pasal dalam Perda tentang Pelayanan Kesehatan ini.

“Pelayanan kesehatan ini perlu diatur dalam sebuah perda. Semuanya agar tidak terjadi masalah yang merugikan masyarakat,” bebernya. (*)

 Komentar

 Terbaru

MAKASSAR23 Oktober 2021 11:49
Diluncurkan November, Danny Ingin Bangun 5.000 Lorong Wisata
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan meluncurkan lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang pada November mendatang. Hal itu...
MAKASSAR23 Oktober 2021 10:37
THM di Makassar Terancam Ditutup karena Langgar PPKM hingga 3 Kali
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Karena sudah melanggar aturan PPKM lebih dari tiga kali, Pemkot Makassar mengancam mencabut usaha sebuah tempat hiburan ...
MAKASSAR23 Oktober 2021 09:49
Pencairan Insentif Nakes Sudah Mulai Masuk, Usulan TPP Menyusul
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar terus menggenjot pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes). Pelaksana tugas Kepala ...
MAKASSAR23 Oktober 2021 08:12
Anggota DPRD Dukung Pemkot Makassar Gunakan GeNose Saat PTM
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tetap akan menggunakan GeNose untuk mendeteksi Covid-19. Meski sejumlah daerah sudah mengh...