Logo Datakita.co

Nasir Rurung Minta Peran RT/RW Awasi Peredaran Minol

Aditya
Aditya

Senin, 27 September 2021 17:10

Anggota DPRD Makassar, Nasir Rurung sosialisasikak Perda Peredaran Minuman Beralkohol (Minol), di Hotel Maxone, Senin (27/9/2021).
Anggota DPRD Makassar, Nasir Rurung sosialisasikak Perda Peredaran Minuman Beralkohol (Minol), di Hotel Maxone, Senin (27/9/2021).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Peredaran minuman beralkohol (minol) di Kota Makassar perlu dikendalikan. Sebab, keberadaan minol ini menjadi salah satu penyebab maraknya tindak kejahatan di masyarakat.

Hal itu disampaikan Muh Nasir Rurung saat menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian, Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minol di Hotel Maxone, Senin (27/9/2021).

Kata dia, pengendalian ini bisa terwujud dengan peran RT/RW untuk bersinergi melakukan pengawasan minol. Pasalnya, penjualan minol ini hanya untuk tempat-tempat tertentu yang telah diatur perda. Tidak dijual bebas.

“Saya kira pengendalian minol ini bisa berbasis RT dan RW. Sebab, tokoh masyarakat ini yang tahu kondisi lingkungannya termasuk menjaga agar tidak terjadi tindak pidana akibat minol,” ungkap Nasir Rurung.

Menurutnya, perda minuman beralkohol penting untuk segera direvisi. Alasannya, perda tersebut dianggap tidak sejalan dengan Perwali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol.

Dimana di dalam satu pasal di perda disebutkan penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C untuk minum langsung di tempat hanya boleh di hotel, bar, diskotik, karaoke dan pub.

Sedangkan, di Perwali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemkot Makassar membolehkan penjualan minuman beralkohol di cafe dan restoran dengan atau tanpa sarana hiburan.

“Ini yang menjadi masalah sekarang sehingga pemerintah kota dengan DPRD ingin merevisi mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2014 ini, supaya berkesesuaian dan jelas arahnya,” tegasnya.

Legislator Fraksi Nurani Indonesia Bangkit itu berpendapat ada beberapa poin penting yang mesti diperhatikan. Khususnya pemberian denda yang besar bagi pelaku usaha yang melanggar.

“Jika sekiranya peraturan ini dilanggar, kita adakan denda. Denda yang besar Rp100 juta itu bisa masuk kas negara biar pelaku usaha ini kapok,” tandasnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Kompol Supriadi menjelaskan, minol memang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut mengawasi. Namun, yang paling penting kehadiran dan peran RT/RW dalam pengendalian minol ini.

“Kami dan pemerintah harus bersinergi. Kami itu penindakan dan selama saya bertugas di Manggala sudah banyak kami tindaki,” ujar Edi—sapaan akrabnya.

Sambung dia, penjualan minol di Kota Makassar tidak dilarang. Hanya saja, perlu diatur dengan mengurus izin penerbitan dari pemerintah. Tujuannya, agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. Sehingga, perda ini hadir untuk menata semua distribusi minol.

“Banyak faktor yang membuat orang konsumsi minol. Jadi, penting sekali agar kita paham soal Perda ini,” jelasnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

POLITIK27 Januari 2022 00:05
Jika Terpilih, IAS Siapkan Sekretariat Demokrat Sulsel di Pusat Kota Makassar
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Jika kelak diberi amanah menjadi Ketua DPD Demokrat Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) mengaku telah menyiap...
POLITIK26 Januari 2022 20:15
Ni’matullah Ikuti Fit and Proper Test Calon Ketua Demokrat Sulsel, Begini Tanggapan AHY
MAKASSAR, DATAKITA.CO — Tim 3 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mulai menggelar fit and proper test calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD)...
PENDIDIKAN26 Januari 2022 19:04
Rektor UNM Jadi Pengurus Pusat PII, Siap Kembangkan Profesi Insinyur
JAKARTA, DATAKITA.CO – Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Profesor Husain Syam mendapat amanah baru sebagai Pengurus Pusat Persatuan Insinyur ...
MAKASSAR26 Januari 2022 18:28
Tingkatkan PAD, PD Parkir dan PD Pasar Satukan Visi
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya melakukan koordinasi bersama PD Pasar Makassar untuk menyepakati kerjasama p...