MAKASSAR, DATAKITA.CO – Kota Makassar merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4.
Walikota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto telah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait PPKM Level 4 ini.
SE PPKM Level 4 Makassar dengan nomor 443.01/337./S.Edar/Kesbangpol/VII/2021 diteken Danny pada 26 Juli 2021 dan bakal berlaku hingga 2 Agustus mendatang.
Baca Juga :
Danny memastikan tak ada penyekatan di wilayah perbatasan khususnya jalanan masuk ke Makassar.
“Penyekatan (jalan masuk perbatasan Makassar selama PPKM level 4) tidak ada,” kata Danny, Selasa (27/7/2021).
Menurutnya, Pemkot Makassar tidak mengeluarkan aturan soal penyekatan sebab tak ada perintah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).
“Karena tidak ada di dalam instruksi itu Inmendagri, yang ada saya lihat cuma di Jawa. Tidak ada dalam instruksi saya lihat,” ucap Danny.
Meski tidak ada penyekatan di jalanan, namun dalam SE itu tetap ada pengaturan terkait transportasi umum.
Aturan yang dimaksud mengatur bahwa transportasi umum atau angkutan massal, seperti taksi konvensional dan online serta kendaraan sewa atau rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Terkait aturan tersebut, Danny menyebut pengawasan akan difokuskan di wilayah terminal, seperti di Terminal Daya dan juga Terminal Mallengkeri.
“Nah transportasi umum saya lihat ada presentase 70 persen (maksimal jumlah penumpang) dan itu harus dikontrol di terminal,” katanya.
“Kalau kontrol di terminal, di terminal memang harus dikontrol, terutama soal kapasitas 70 persen kan,” ujar Danny.
Melakukan kontrol terhadap orang yang masuk Makassar di tempat kedatangan seperti terminal, pelabuhan, hingga bandara dinilai Danny lebih efektif.
“Kalau dikontrol pasti kita akan kontrol tapi bukan penyekatan. Kalau penyekatan itu berarti ditahan orang di perbatasan,” jelasnya.
Danny mengaku pihaknya ikut sesuai instruksi Pemerintah Pusat dalam hal ini Inmendagri.
“Kalau ada perintah penyekatan (pasti kita lakukan), penyekatan itu kan kelihatannya di Jawa saja. Kalau kita belum ada seperti itu. Kan tergantung perintahnya,” tambahnya.
Komentar