MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Fatma Wahyuddin, komitmen terus mengawal setiap aspirasi yang datang dari konstituennya di Kota Makassar.
Hal itu disampaikan Fatma saat menggelar reses masa persidangan II di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Makassar, Sabtu (1/3/2025).
Dalam pertemuan itu, warga setempat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari krisis air bersih yang terjadi setiap tahun, banjir akibat saluran drainase yang dangkal dan tersumbat, hingga kebutuhan akan bantuan sosial.
Baca Juga :
Salah satu keluhan utama yang mencuat dalam reses ini adalah sulitnya mendapatkan air bersih. Setiap tahun, warga di Kelurahan Kaluku Bodoa harus menghadapi krisis air bersih, terutama di musim kemarau.
“Saat musim kemarau, kami sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Kadang-kadang air tidak mengalir sama sekali selama beberapa hari. Kalau pun ada, airnya keruh dan tidak bisa langsung digunakan,” ujar salah satu warga dalam sesi dialog.
Menanggapi keluhan ini, Fatma Wahyuddin menegaskan bahwa ia akan mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi permanen agar warga tidak lagi mengalami kesulitan air bersih setiap tahun.
Selain krisis air bersih, warga juga mengeluhkan kondisi saluran drainase yang semakin dangkal dan tersumbat.
Akibatnya, saat hujan deras turun, wilayah mereka kerap dilanda banjir yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan berpotensi menimbulkan penyakit.
Warga berharap ada upaya konkret dari pemerintah untuk melakukan pengerukan dan perbaikan drainase agar aliran air bisa kembali lancar dan risiko banjir dapat dikurangi.
Fatma Wahyuddin menyatakan bahwa masalah drainase ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah utamanya di Kota Makassar.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel ini berjanji akan membawa aspirasi ini ke instansi terkait agar dilakukan pengerukan dan perbaikan saluran air dalam waktu dekat.
“Kita akan mendorong Pemerintah daerah agar segera melakukan pengerukan drainase yang sudah dangkal dan tersumbat. Ini bukan hanya soal kenyamanan warga, tapi juga soal kesehatan dan keselamatan mereka,” tegasnya.
Di samping masalah infrastruktur, warga Kaluku Bodoa juga berharap adanya perhatian lebih terhadap penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
Mereka mengeluhkan bahwa banyak warga yang seharusnya berhak menerima bantuan, tetapi tidak terdata dalam program bantuan sosial pemerintah.
Menanggapi hal ini, Fatma Wahyuddin meminta warga untuk aktif melaporkan data penerima bantuan yang tidak sesuai, sehingga bisa dilakukan evaluasi oleh instansi terkait.
Kendati demikian, Fatma Wahyuddin berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi warga agar mendapatkan solusi yang nyata dari pemerintah.
“Makanya setiap kita reses begini untuk mendengar langsung keluhan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan akan kami bawa ke DPRD dan diperjuangkan agar bisa segera direalisasikan,” pungkasnya. (*)
Komentar