Logo Datakita.co

Hasanuddin Leo Minta Pemkot Makassar Awasi Penggunaan Air Bawah Tanah

Aditya
Aditya

Minggu, 26 September 2021 19:14

Legislator PAN Makassar, Hasanuddin Leo sosialisasikan Perda Retribusi Perizinan Tertentu, di Hotel Travelers, Minggu (26/9/2021).
Legislator PAN Makassar, Hasanuddin Leo sosialisasikan Perda Retribusi Perizinan Tertentu, di Hotel Travelers, Minggu (26/9/2021).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo menggelar sosialisasi peraturan daerah (perda) nomor 1 tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Hotel Traveler Phinisi, Minggu (26/9/2021).

Leo—sapaan akrabnya, berharap agenda sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman kepada warga terkait retribusi perizinan tertentu. Sehingga, mereka tahu mana hak dan kewajiban dalam mengurus izin-izin tertentu.

“Saya harapkan, masyarakat tahu hak dan kewajibannya lebih jauh terhadap jenis-jenis retribusi yang ada dalam perda,” ujar Leo.

Leo menambahkan, dirinya akan mendorong revisi perda perubahan tarif retribusi sejumlah izin usaha tertentu, misalnya saja Air Bawah Tanah. Izin sektor ini dinilai perlu menjadi perhatian.

“Kita minta Pemkot Makassar awasi penggunaan air bawah tanah. Kalau terus dilakukan akan merusak lingkungan. Makanya saya akan usul untuk menaikan tarif retribusi biar mereka beralih ke PDAM,” bebernya.

 

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Harryman menjelaskan tidak semua pengurusan perizinan dikenakan retribusi. Hanya perizinan tertentu saja. Kemudian, harus dibedakan mana pajak dan retribusi.

Perizinan tertentu yang dimaksud, pemerintah daerah memberikan izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Izin itu diberikan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

“Kenapa retribusi izin tertentu ini ada, gunanya untuk mengendalikan. Misalnya IMB, ini masuk izin tertentu karena kalau tidak diatur maka masyarakat akan membangun seenaknya,” ujar Harryman.

Dia mengatakan keberadaan perda ini tidak lain untuk mendorong peningkatan PAD. Di mana dalam perda ini diatur SOP pemberian izin tertentu. Termasuk besaran retribusi yang mesti dibayarkan ke pemerintah.

“Misalnya IMB, itu siapapun yang urus IMB pasti membayar karena ada retribusinya,” jelasnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

DAERAH27 Oktober 2021 16:09
191 Rumah di Wajo Rusak Diterjang Puting Beliung
WAJO, DATAKITA.CO – Angin puting beliung menerjang wilayah Kabupaten Wajo, pada Selasa siang kemarin (26/10/2021). Sedikitnya 191 rumah rusak. R...
MAKASSAR27 Oktober 2021 15:22
Beri Kuliah Umum di UNM, Danny: Potensi Pemuda di Makassar Sangat Luar Biasa
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Walikota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto membakar semangat mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) lewat kulia...
DAERAH27 Oktober 2021 11:49
Polisi Dirikan Posko Pantau Pendaki Gunung Bawakaraeng
GOWA, DATAKITA.CO – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Gowa melalui Polsek Tinggimoncong mendirikan posko pemantauan Gunung Bawakaraeng. Pendirian po...
MAKASSAR27 Oktober 2021 11:13
Satgas Raika Tertibkan Pemuda yang Konsumsi Miras
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Tim Satgas Raika Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bersama unsur TNI-Polri menertibkan sejumlah pemuda yang mengkons...