Logo Datakita.co

Fatma Wahyuddin Terima Keluhan Dakel Hingga DTKS di Mariso

Aditya
Aditya

Sabtu, 26 Juli 2025 19:09

Ketua Fraksi Demokrat Sulsel, Fatma Wahyuddin serap Aspirasi Warga Baji Minasa 2, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sabtu (26/7/2025).
Ketua Fraksi Demokrat Sulsel, Fatma Wahyuddin serap Aspirasi Warga Baji Minasa 2, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sabtu (26/7/2025).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Sulsel, Fatma Wahyuddin, kembali menunjukkan komitmennya dalam menyerap dan mengawal aspirasi warga di Dapil Makassar A, yang meliputi 11 kecamatan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel ini saat melaksanakan reses di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sabtu (26/7/2025).

Dalam pertemuan itu, Lurah Tamarunang, Ilyas yang turut hadir mendampingi Fatma Wahyuddin mengungkapkan sejumlah persoalan yang dihadapi warganya.

Salah satu isu utama adalah pemamfaatan Dana Kelurahan (Dakel) dan Bantuan Sosial yang telah berlangsung lama.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Fatma Wahyuddin menegaskan bahwa dirinya akan menjadikan setiap keluhan warga sebagai catatan penting untuk ditindaklanjuti.

“Pemamfaatan dana kelurahan harus melibatkan tokoh masyarakat setempat, agar ada masukan dari mereka, seperti Dakel di gunakan untuk perbaikan drainase atau yang lainnya,” ujar Fatma.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran aktif pemerintah setempat dalam memanfaatkan Dana Kelurahan (Dakel) untuk mengatasi berbagai persoalan.

“Saya berharap pihak kelurahan proaktif dalam menggunakan Dana Kelurahan untuk menghadirkan solusi. Sebagai anggota DPRD Provinsi, saya akan terus mendorong sinergi antara pemerintah provinsi dan kota,” tambahnya.

sementara itu, Muh Sayadi berharap data DTKS ada pembaharuan, Banyak warga penerima bantuan sosial yang tidak sesuai dengan kriteria, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru sering terlewat. Hal ini menimbulkan ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat kecil.

“Banyak warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan, tetapi nama mereka tidak terdaftar di DTKS. Sementara itu, ada pula yang sudah mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Ini harus dibenahi,” keluh salah seorang tokoh masyarakat setempat.

Fatma menegaskan bahwa validasi dan pembaruan data DTKS adalah langkah mendesak yang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah. Proses ini agar lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam verifikasi data.

“Data yang akurat adalah kunci agar bantuan sosial benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.,” katanya. (‘)

 Komentar

 Terbaru

BERITA02 Mei 2026 01:12
Prabowo Umumkan Rangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026
JAKARTA, DATAKITA.CO – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasion...
MAKASSAR01 Mei 2026 11:18
Pemprov Sulsel Hadiri Paripurna DPRD, Laporan Reses Jadi Bahan Perencanaan
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Kamis, 30 April 2026....
MAKASSAR01 Mei 2026 11:11
May Day 2026, Munafri-Aliyah Ramaikan Fun Walk Serikat Buruh dan Pekerja
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kota Makassar berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan...
PEMERINTAHAN30 April 2026 22:41
Menaker Perkuat Perlindungan Pekerja melalui Regulasi Pembatasan Alih Daya
JAKARTA, DATAKITA.CO – Menyambut Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026, pemerintah memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi peke...