MAKASSAR, DATAKITA.CO – Pengembangan wisata halal kini menjadi perhatian. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel pun memberi sosialisasi, di Hotel Almadera, Makassar, Rabu (23/6/2021).
Kegiatan ini melibatkan pelaku industri pariwisata se-Sulsel. Selain itu, juga dihadiri para kepala dinas yang mengelola kepariwisataan di 24 kabupaten/kota. Sosialiasi Wisata Halal ini mengusung tema “Pengembangan Wisata Halal Berbasis Produk Halal untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM dan Wisata Gastronomy (Produk Kuliner Halal)”.
Kepala Disbudpar Sulsel, Denny Irawan Saardi mengatakan, dahulu banyak yang tidak setuju dengan istilah wisata halal. Namun, belakangan ini istilah tersebut justru menjadi perhatian para wisatawan.
Baca Juga :
Dia menuturkan, potensi wisata halal sangatlah besar di Indonesia. Termasuk di Sulsel. Sebab, bisa menjangkau semua kalangan dan golongan tanpa terkecuali.
“Tamu kita beragam. Ada yang tidak bisa minum dingin, ada juga yang suka. Seperti itulah wisata halal. Tamu kita butuh pelayanan yang sesuai dengan keyakinan mereka yang bisa mereka konsumsi,” paparnya.
Untuk mewujudkan itu, kata dia, semua harus dibangun mulai dari hulu ke hilir. Termasuk memastikan produk yang diberikan kepada wisatawan tersaring dan terjamin kehalalannya.
“Kita harus memberikan yang terbaik kepada tamu kita. Karena kalau berbicara pariwisata produknya adalah layanan dan jasa kepada tamu kita,” terangnya.
Pada sosialisasi ini, ada beberapa pemateri yang dihadirkan. Mereka adalah orang-orang yang banyak bergelut langsung di dunia priwisata. Di antaranya, Tim Pengembangan Produk Halal Center FKM Unhas Nurlaila Abdullah dan Ketua ASITA DPD Sulsel Didi L Manaba.
Nurlaila menyampaikan, pengembangan wisata halal memang perlu dilakukan. Sebab dapat menjangkau banyak kalangan dan golongan. Wisatawan yang berkunjung ke setiap daerah juga tidak perlu lagi ragu.
“Yang harus diperhatikan juga adalah dapurnya. Jangan sampai tidak sesuai dengan aturan. Mulai dari proses pengolahan sampai penyajian harus dipastikan bersih,” ucapnya.
Dia mencontohkan, proses pengolahan makanan di Toraja yang mayoritas penduduknya nonmuslim. Di sana, terkadang pakan sayur diberi pupuk dari kotoran babi. Namun, bisa disebut halal jika diproses dengan baik dan bersih.
“Saya mengutip peryataan Ketua Halal Center Unhas. Beliau mengatakan kalau sudah melalui proses biokimia yang dalam, seperti ada absorsi dari tanah lalu kotorannya masuk ke akar itu daunnya halal. Kecuali pupuknya mencemari daun, itu haram,” paparnya.
Dalam mengawasi itu, lanjutnya, pemerintah daerah punya peran besar. Mereka yang bisa diberikan sertifikat halal tak boleh sembarangan. Mesti sudah melalui proses pelatihan dahulu.
“Kalau ada yang melanggar pemerintah daerah yang harus bersikap. Selain itu kan ini akan menjadi hubungan antara Tuhan. Jadi itu adalah komitmen,” pungkasnya. (*)
Komentar