MAKASSAR, DATAKITA.CO – Ketua Komisi D DPRD Makassar, Hadi Ibrahim Baso. Keberadaan waria bertentangan dengan nilai-nilai kebudayan Bugis-Makassar.
“Seolah-olah tempat-tempat hiburan di Makassar mengakomodir atau mempekerjakan Waria. Harusnya dilakukan pembinaan,” ujar Hadi Ibrahim, Kamis (14/7/2022).
“Oleh karena itu, pengusaha di tempat hiburan harus mengantisipasi hal ini. Jangan sampai nilai kebudayaan kita tercederai oleh hal ini,” lanjutnya.
Baca Juga :
Kata Hadi, seluruh SKPD yang ada di Pemkot Makassar, harus bersama-sama menuntaskan hal ini. Salah satunya dengan menjalankan fungsi pembinaan.
“Baik pembinaan anak jalanan, atau waria. karena itu sudah terlalu marak ini, sudah sangat mendesak. Kemudian terkait dengan keresahan yang lain juga, kalau perlu menggandeng Polrestabes juga,” tuturnya. Lebih lanjut, serapan anggaran khusus di Dinas Sosial (Dinsos) masih sangat minim, baru sekitar 13 persen.
Sehingga ia meminta agar Dinsos Makassar segera membelanjakan anggaran tersebut untuk kepentingan pembinaan dan kebutuhan sosial.
“Kita mendesak dana itu dibelanjakan untuk kebutuhan sosial. Total anggaran itu cukup tinggi. Serapan anggarannya sangat tidak maksimal. Sisa bagaimana laporan pertanggungjawaban,” jelasnya.
Ia juga meminta agar melibatkan Polrestabes Makassar dalam penertiban waria dan anjal. Sebab Legislator PKS itu menduga, ada potensi eksploitasi anak yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab.
“Kami menyampaikan soal anjal gepeng, data anak putus sekolah itu 4 ribu lebih, jangan sampai lari kesitu. Jangan sampai ada eksploitasi anak yang memanfaatkan hal itu.” “Intinya seluruh dinas harus sama sama menyelesaikan hal ini,” pungkasnya. (*)
Komentar