MAKASSAR, DATAKITA.CO – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menerima kunjungan kerja Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Enrekang, Umar, bersama rombongan dalam rangka studi dan koordinasi terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bapenda Kota Makassar, Senin (6/7/2026), menjadi ajang berbagi pengalaman mengenai strategi peningkatan penerimaan daerah melalui pengelolaan perpajakan yang modern dan berkelanjutan.
Kunjungan kerja ini bertujuan memperkuat sinergi antardaerah dalam menggali potensi PAD, khususnya melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain sebagai forum diskusi, kegiatan tersebut juga menjadi wadah bertukar praktik baik (best practice) yang telah diterapkan Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
Rombongan DPRD Kabupaten Enrekang diterima oleh Kasubbid Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi Bapenda Kota Makassar, Ansar, didampingi Kepala Tata Usaha UPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Rachmat. Dalam kesempatan tersebut, Bapenda memaparkan berbagai kebijakan, strategi, dan inovasi yang telah diterapkan dalam mendukung peningkatan PAD.
Paparan tersebut mencakup penguatan tata kelola perpajakan berbasis digital, optimalisasi pendataan objek pajak, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, serta pengembangan sistem pengawasan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi pelayanan yang terus dikembangkan Bapenda Kota Makassar untuk menjawab tantangan pengelolaan pajak daerah di era digital.
Melalui diskusi yang berlangsung interaktif, kedua belah pihak juga bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, sekaligus membahas peluang pengembangan inovasi yang dapat diadaptasi sesuai karakteristik masing-masing daerah.
Bapenda Kota Makassar berharap kunjungan kerja ini semakin memperkuat kerja sama antarpemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Dengan kolaborasi dan pertukaran pengalaman, diharapkan lahir berbagai inovasi yang mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang semakin optimal. (*)
Komentar