Logo Datakita.co

Bapenda Makassar Gelar Rakor Pembahasan Penagihan Pajak Daerah

Aditya
Aditya

Selasa, 02 Desember 2025 14:45

Bapenda Makassar Gelar Rakor Pembahasan Penagihan Pajak Daerah

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Kepala Bidang Koordinasi, Pengawasan, dan Perencanaan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar, Zamhir Islamie Hatta, menggelar rapat koordinasi dengan agenda pembahasan penagihan pajak daerah. Dalam rapat tersebut, beliau didampingi oleh Kepala Sub Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi, Ansar, serta Kepala Sub Bidang Penagihan PDRD, Arfiani AM.

Kegiatan rapat berlangsung di Ruang Pola Lantai 3 Kantor BAPENDA Kota Makassar dan dihadiri oleh seluruh staf pada bidang terkait. Agenda rapat mencakup pembahasan teknis penagihan, evaluasi pelaksanaan di lapangan, serta penyelarasan langkah kerja dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari agenda internal untuk memastikan proses penagihan pajak daerah berjalan sesuai ketentuan, serta memperkuat koordinasi antarstaf dalam pelaksanaan tugas di masing-masing unit.

 Komentar

 Terbaru

MAKASSAR22 Januari 2026 15:23
Walikota Makassar Dorong Perencanaan Penanggulangan Bencana yang Lebih Adaftif bagi Disabilitas
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk membangun kota yang inklusif da...
MAKASSAR22 Januari 2026 11:25
Kurangi Sampah ke TPA, KLH Apresiasi Aktivasi Bank Sampah dan TPS 3R di Makassar
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Pemerintah Kota Makassar mendapat dorongan sekaligus apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait upaya peningk...
MAKASSAR21 Januari 2026 23:58
Cuaca Ekstrem, Pemkot Makassar Tetapkan Status Siaga
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Kota Makassar kembali diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang disertai angin kencang dalam beberapa hari t...
MAKASSAR21 Januari 2026 20:49
KPK Siapkan Perluasan Desa Antikorupsi 2026 di 12 Provinsi, Sulsel Targetkan 21 Desa
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyiapkan Perluasan Program Desa Antikorupsi Tahun 2026 di 12 provinsi, termasuk ...