Logo Datakita.co

Bahas Retribusi Perizinan, Budi Hastuti Harap Warga Tertib Administrasi

Aditya
Aditya

Selasa, 21 September 2021 18:16

Anggota DPRD Makassar, Budi Hastuti sosialisasikan Perda Retribusi Perizinan Tertentu, di Hotel Travelers, Selasa (21/9/2021).
Anggota DPRD Makassar, Budi Hastuti sosialisasikan Perda Retribusi Perizinan Tertentu, di Hotel Travelers, Selasa (21/9/2021).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti menggelar sosialisasi peraturan daerah (perda) nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Hotel Travelers, Jalan Lamadukelleng Buntu, Selasa (21/9/2021).

Pada kesempatan ini, Budi membahas persoalan perizinan. Hal ini berkaitan dengan administrasi. Ada beberapa jenis izin yang menarik retribusi diantaranya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB dan Izin Minol.

“Tadi, saya hanya mengimbau masyarakat untuk tertib administrasi. Ini bentuk dukungan kita peningkatan PAD kota Makassar,” jelas Budi Hastuti.

Berdasarkan regulasi, kata Politisi Gerindra ini, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelengaraan pemberian izin.

“Maksudnya, biaya yang meliputi penertbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum dan biaya dampak negatif atas pemberian izin tersebut,” ungkapnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Andi Zulkifli menjelaskan, tidak semua pengurusan perizinan dikenakan retribusi. Hanya perizinan tertentu saja.

Perizinan tertentu yang dimaksud, pemerintah daerah memberikan izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Izin itu diberikan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

“Kalau retribusi itu uangnya langsung masuk ke PAD untuk pembangunan. Makanya dikatakan izin tertentu karena ini harus diatur oleh pemerintah,” ungkap dia.

Dia pun mengatakan keberadaan perda ini tidak lain untuk mendorong peningkatan PAD. Di mana dalam perda ini diatur SOP pemberian izin tertentu. Termasuk besaran retribusi yang mesti dibayarkan ke pemerintah.

“Misalnya IMB, itu siapapun yang urus IMB pasti membayar karena ada retribusinya,” jelasnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

DAERAH27 Oktober 2021 16:09
191 Rumah di Wajo Rusak Diterjang Puting Beliung
WAJO, DATAKITA.CO – Angin puting beliung menerjang wilayah Kabupaten Wajo, pada Selasa siang kemarin (26/10/2021). Sedikitnya 191 rumah rusak. R...
MAKASSAR27 Oktober 2021 15:22
Beri Kuliah Umum di UNM, Danny: Potensi Pemuda di Makassar Sangat Luar Biasa
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Walikota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto membakar semangat mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) lewat kulia...
DAERAH27 Oktober 2021 11:49
Polisi Dirikan Posko Pantau Pendaki Gunung Bawakaraeng
GOWA, DATAKITA.CO – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Gowa melalui Polsek Tinggimoncong mendirikan posko pemantauan Gunung Bawakaraeng. Pendirian po...
MAKASSAR27 Oktober 2021 11:13
Satgas Raika Tertibkan Pemuda yang Konsumsi Miras
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Tim Satgas Raika Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bersama unsur TNI-Polri menertibkan sejumlah pemuda yang mengkons...