Logo Datakita.co

Apiaty Amin Syam Harap Penyelenggaraan Pendidikan di Makassar Berjalan Baik

Aditya
Aditya

Selasa, 08 Maret 2022 15:11

Anggota DPRD Makassar, Apiaty Amin Syam sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Pendidikan, di Hotel Mercure, Jl AP Pettarani, Selasa (8/3/2022).
Anggota DPRD Makassar, Apiaty Amin Syam sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Pendidikan, di Hotel Mercure, Jl AP Pettarani, Selasa (8/3/2022).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty K Amin Syam menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Hotel Mercure, Selasa (8/3/2022).

Kata Apiaty—sapaan akrabnya, persoalan pendidikan ini merupakan hal yang penting dan menjadi layanan dasar masyarakat. Sehingga, sosialisasi perda tentang penyelenggaraan pendidikan dinilai sangat penting.

“Kita harap dengan adanya perda tentang pendidikan, penyelenggaraan pendidikan bisa berjalan baik,” ujar Apiaty.

Sebab, kata Politisi Golkar ini, regulasi ini menjadi acuan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan pendidikan. Semua hak dan kewajiban mengenai penyelenggaraan pendidikan telah diatur.

“Tentu tidak akan mungkin diketahui masyarakat luas, kalau tidak kita sampaikan. Bantuan peserta ini bisa disebarluaskan di lingkungan mereka,” paparnya.

“Kita harap ada masukan dan saran jika tidak ada sesuai dengan perda. Jika memang diperlukan, masukan itu akan jadi pertimbangan untuk melakukan revisi,” tambahnya.

Dia menjelaskan, aturan nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di mana, pemerintah kota wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

“Jadi sosialisasi ini kewajiban pemerintah daerah, DPRD dan Pemkot Makassar untuk mensosialisasikan perda ini,” jelasnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Mahmud BM menyampaikan, implementasi perda tentang penyelenggaraan pendidikan ini bertujuan bagaimana warga memahami hak dan kewajiban terhadap pendidikan.

“Sosialisasi ini diharapkan masyarakat kita tahu apa itu pendididikan. Hak dan kewajiban, dan yang lainnya. Itu semua diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2019,” ungkap Mahmud.

Mantan Kadis Pendidikan Kota Makassar ini menyebutkan, perda ini sebagai instrumen dalam menjalankan penyelenggaraan pendidikan. Ini, menjadi acuan pemerintah dan masyarakat untuk mengimplementasikan pendidikan di Makassar.

“Perda ini dibuat tidak boleh melampaui aturan diatasnya. Baik itu PP atau Undang-Undang,” tegasnya.

Kata dia, penyelenggaraan pendidikan memiliki beberapa tujuan. Diantaranya, menunjukkan kemantapan iman dan moral peserta didik dalam kehidupan masyarakat yang dinamis, terbuka dan modern.

“Tujuan lainnya, kita ingin menunjukkan demokratis peserta didik dalam kemajukan agama dan budaya,” paparnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

MAKASSAR21 April 2026 23:28
Haris Abdurrahman Resmi Jadi Anggota DPRD Sulsel Lewat PAW, Jufri Rahman Tekankan Sinergi
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan di Ruang Rap...
MAKASSAR21 April 2026 23:00
PD Terminal Makassar Hadirkan Wajah Baru Terminal: Lebih Estetika, Tertib, dan Produktif
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Pemerintah Kota Makassar terus bergerak membenahi wajah transportasi publik demi menghadirkan terminal yang tidak lagi ident...
DAERAH21 April 2026 21:38
Gubernur Kirim Bantuan untuk Korban Kebakaran di Parepare
PAREPARE, DATAKITA.CO – Peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Matalie, dekat Permandian Lumpue, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, ...
DAERAH21 April 2026 16:23
Wabup Gowa: Transformasi Digital Kebutuhan yang Tidak Dapat Ditunda
GOWA, DATAKITA.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menegaskan komitmennya dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan melalui Sosial...