MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Irmawati Sila menilai perempuan punya hak dalam pembangunan. Tidak hanya mengurusi rumah tangga tetapi juga memiliki hak dan peranan baik sektor pemerintah bahkan politik.
Hal itu disampaikan legislator fraksi Hanura saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2019 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan, Kamis (6/5/2021).
“Adanya regulasi ini membuat perempuan setara dengan laki-laki, termasuk dalam pembangunan seperti akademisi, pemerintahan dan politik,” tegas Irmawati Sila.
Baca Juga :
Irmawati mencontohkan jabatan kepala dinas yang tak melulu laki-laki. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar yang dipimpin perempuan. Termasuk, dirinya mewakili 30 persen perempuan dalam peta politik.
“Target Perda PUG, mengakhiri bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun itu. Baik tempat kerja dan lainnya,” jelasnya.
Terpisah, Narasumber Kegiatan, Sri Utami Permata mengatakan, perempuan itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Ditelisik lebih jauh, kodrat standar perempuan yakni hamil dan menyusui.
“Tapi, kehidupan saat ini perempuan sudah tidak ketinggalan. Era modern ini, tidak ada sekat perempuan dan laki-laki,” ujar Sri Utami Permata.
Regulasi ini, sambung Sri, memerintahkan agar tidak ada lagi pandangan sebelah mata terhadap perempuan. Bisa dilihat, struktur organisasi saat ini dominan dipimpin perempuan mulai ketua RT/RW sampai politik.
“Untuk aspek sosial, ekonomi masyarakat semuanya harus ada kesetaraan antar laki-laki dan perempuan,” jelasnya.
Sementara, narasumber kegiatan, Andi Tenri Palallo ada empat poin yang disampaikan ke peserta sosialisasi perda. Pertama, akses terhadap PUG, program tidak bisa berjalan maksimal jika tidak didukung anggaran. Sehingga, Legislatif dan Eksekutif bisa menyusun bersama.
“Kedua, partisipasi. Kita harap perempuan dan laki-laki berpartisipasi terhadap penyusunan program soal gender,” jelasnya.
Kata dia, persoalan gender ini perempuan dan laki. Sehingga, poin ketiga bicara kontrol dimana mereka bisa mengevaluasi pelaksanaan gender di pemerintahan.
“Keempat, ada manfaat yang diterima oleh perempuan dan laki-laki,” ungkapnya. (*)
Komentar