Logo Datakita.co

CPI Akan Jadi Pusat Kegiatan Pemerintahan dan Bisnis

Fadli
Fadli

Kamis, 06 Agustus 2020 23:24

CPI Akan Jadi Pusat Kegiatan Pemerintahan dan Bisnis

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani menegaskan penataan aset di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) akan segera dilakukan sebagai upaya percepatan pembangunan kawasan serta direncanakan menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan pusat bisnis.

Hal itu disampaikan Sekprov Sulsel saat mengikuti rapat di Gedung Kejati Sulsel yang dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Kepala BPN Sulsel, Pj Walikota Makassar serta General Manager Ciputra, Rabu (5/8/2020).

Sekprov mengaku Pemprov Sulsel sangat serius memulai tahap revitalisasi CPI yang terletak di jantung ibukota Sulawesi Selatan ini.

Menurutnya, kawasan CPI akan ditata untuk percepatan pembangunan serta direncanakan menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan pusat bisnis. “Ini terus dilakukan bersama Kejaksaan Tinggi Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel serta Pemerintah Kota Makassar, dengan menelisik dan memastikan aset lahan di kawasan CPI,” ungkap Abd Hayat.

Ia menyebutkan penataan seluruh aset milik Pemprov Sulsel khususnya di kawasan CPI terus dilakukan agar bisa digunakan semaksimal mungkin untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

“Penataan seluruh aset milik Pemprov Sulsel khususnya di kawasan CPI mendapat dukungan dan pengawasan dari KPK, sehingga kami yakin ini segera rampung dan dilakukan revitalisasi, untuk mendukung pembangunan infrastruktur destinasi wisata dan perkembangan investasi di Sulsel,” jelasnya.

Sementara itu Kepala BPN Sulsel Bambang Priono menyebutkan, dari 150 total lahan rekalamasi yang dikelola PT Yasmin Wisata Mandiri, total lahan yang berhak dikelola oleh Pemprov Sulsel di kawasan CPI adalah 50,47 hektare.

“Total lahan yang berhak dikelola oleh Pemprov Sulsel di kawasan CPI adalah 50,47 hektare. Hingga saat ini PT Yasmin telah menyerahkan sebanyak 38 hektare lahan kepada Pemprov Sulsel,” ungkap Bambang.

Ia menyebutkan hingga saat ini baru 32 hektare yang bisa diproses untuk disertifikatkan. Sementara sisa lahan yang diperuntukkan untuk Pemprov Sulsel sejumlah 12,11 hektare akan dilakukan di sebelah barat Pulau Lae-Lae.

“Yang bisa realisasi hak pengelolaannya adalah 32 hektare, sementara kewajiban PT Yasmin kepada Pemprov senilai 12,11 hektare, diputuskan dan disetujui kewajiban PT Yasmin akan dilakukan di sebelah barat Pulau Lae-Lae,” sebutnya.

Bambang mengaku lahan reklamasi milik Pemprov di Pulau Lae-Lae akan dirancang sebagai pusat wisata bahari di tengah kota Makassar.

“Jadi lahan seluas 12,11 hektar milik Pemprov di Pulau Lae-Lae akan dirancang sebagai pusat wisata bahari di tengah kota Makassar,” tutupnya.

Diketahui, dalam perencanaan di kawasan ini akan dibangun twin tower yang menjadi ikon dan pusat kegiatan pemerintahan, pusat bisnis dan jasa. Rencananya juga akan dilakukan penataan jalan kawasan Metro Tanjung Bunga sejauh 5 kilometer. (*)

 Komentar

 Terbaru

BERITA15 Mei 2021 15:39
Antisipasi Covid-19, Pengunjung Hutan Mangrove Tongke-tongke Dicek Suhu Tubuhnya
SINJAI, DATAKITA.CO – Libur lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, objek wisata yang tetap buka menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Salah satunya ...
BERITA15 Mei 2021 15:12
Nongkrong Sambil Kantongi Tembakau Gorila, Pemuda Ini Digelandang Polisi
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Seorang pemuda yang masih berusia 17 tahun diamankan Tim Thunder Dit Samapta Polda Sulsel. Pemuda ini kedapatan menganto...
DAERAH15 Mei 2021 11:36
Parepare Nol Kasus Aktif Covid, Dinkes: Masyarakat Jangan Lengah
PAREPARE, DATAKITA.CO — Pemerintah Kota Parepare sukses mengendalikan angka kasus Covid-19. Bahkan di saat momen lebaran. Hingga kini, Pemkot Parepa...
BERITA15 Mei 2021 10:11
Satu Rumah di Sinjai Rusak Parah Tertimpa Material Longsor
SINJAI, DATAKITA.CO — Sebuah rumah di Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai mengalami rusak parah setelah tertimpa material long...