MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti menggelar reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026 di Kecamatan Mariso, Jumat (13/2/2026).
Melalui reses, Budi Hastuti yang juga legislator dari Fraksi Gerindra itu menyapa konstituennya sekaligus menyerap aspirasi mereka.
Dua titik dikunjunginya di Kecamatan Mariso, yaitu Jalan Rajawali 1 Lorong 13 A Kelurahan Panambungan, dan Jalan Cendrawasih Lorong 7 Kelurahan Mariso.
Baca Juga :
Di dua titik itu juga, Budi disambut hangat oleh warga yang sudah lama menantikan kehadiran anggota DPRD agar aspirasinya dapat didengarkan.
Mayoritas warga mempertanyakan bantuan sosial (bansos). Ada yang tidak dapat padahal seharusnya layak sebagai penerima, ada juga yang tiba-tiba tidak lagi mendapatkan bantuan.
Budi mengatakan, masalah bantuan sosial hampir terjadi di setiap wilayah. Namun baru-baru ini persoalan ini makin runyam lantaran adanya aturan desil terbaru.
Sekadar diketahui, desil adalah sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga yang digunakan Kementerian Sosial untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial.
“Aturannya sudah bergeser, infonya kalau desil 6 itu sudah tidak dapat. Kita mau tahu karena ada yang sudah tidak dapat lagi bantuan,” jelasnya.
Menurut Budi, bantuan sosial merupakan isu sensitif yang harus ditindaklanjuti dengan cepat. Sehingga, dia mendorong ada pendataan ulang.
“Ini yang harus kita minta ke Dinas Sosial soal pemutakhiran data. Kalau bisa secepatnya dilakukan data ulang,” tegasnya.
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat itu juga menegaskan siap mengawal persoalan bansos ini hingga bantuannya benar-benar terima bagi mereka yang layak.
Selain mendesak pendataan ulang secara detail kepada warga, dia ingin ada keterbukaan informasi mengenai aturan desil sebagai tolak ukur penerima bansos.
“Miris juga kalau misalkan ada yang tidak dapat karena desil ini. Kita harus bicarakan baik-baik ini karena kondisi setiap warga itu berbeda-beda,” lanjut Budi.
Selain bansos, Budi juga menerima aspirasi seperti pembenahan drainase. Menurutnya, infrastruktur ini memang harus dibenahi jika terus terjadi genangan di setiap hujan datang.
“Kita akan tampung dan sampaikan nanti ke Dinas Pekerjaan Umum. Semoga nanti masuk prioritas mereka,” tutup Budi. (*)
Komentar