Logo Datakita.co

Banyak Pelaku UMKM Belum Pahami Prosedur Ijin BPOM

Fadli
Fadli

Senin, 15 Februari 2021 17:46

Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Lies F Nurdin, dan Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Makassar, Hardaningsih, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin, (15/2/2021).
Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Lies F Nurdin, dan Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Makassar, Hardaningsih, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin, (15/2/2021).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Makassar, Hardaningsih, menemui Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Lies F Nurdin, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin, (15/2/2021).

Kedatangan Hardaningsih tersebut, untuk mengajak PKK bermitra dalam mengedukasi pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Kami ingin mengajak PKK bekerjasama, khususnya dalam penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai ijin BPOM,” kata Hardaningsih.

Ia menuturkan, PKK memiliki banyak UMKM binaan, yang tentunya membutuhkan ijin BPOM. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami mengenai prosedur ijin, hingga produk mana saja yang membutuhkan ijin BPOM.

“Olahan ikan seperti otak-otak, misalnya. Itu tidak butuh ijin BPOM. Cukup ijin PIRT dari Dinas Kesehatan. Tetapi, jika otak-otak ini dikemas dalam model frozen food atau makanan beku, ini butuh ijin BPOM,” jelasnya.

Selain dalam hal perijinan BPOM, Hardaningsih juga mengajak PKK bermitra dalam hal edukasi mengenai obat dan kosmetik.

“Ada banyak informasi berupa edukasi yang bisa kita kerjasamakan. Selain dalam hal produk olahan makanan, juga mengenai obat dan kosmetik,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua TP PKK Sulsel, Lies F Nurdin, memberikan apresiasi yang positif. Ia mengakui, UMKM binaan PKK banyak yang mengeluhkan terkait prosedur ijin. Mereka belum mengetahui, mana produk yang harus mengantongi ijin BPOM, dan mana yang cukup ijin PIRT dari Dinas Kesehatan.

“Persoalan ijin BPOM ini memang sangat penting. Karena produk-produk olahan makanan tidak akan bisa masuk retail, kalau tidak ada ijin BPOM,” ujarnya.

Khusus untuk edukasi mengenai obat dan kosmetik bersama pengurus PKK, Lies berharap bisa dilakukan bersama BPOM dalam waktu dekat. Karena masih dalam situasi pandemi Covid-19, sosialisasi edukasi bisa dilakukan secara virtual.

“Mengenai olahan makanan yang harus mengantongi ijin BPOM, keamanan obat dan kosmetik itu penting diketahui oleh pengurus PKK. Sosialisasinya bisa kita lakukan secara virtual dalam waktu dekat,” kata Lies.

 Komentar

 Terbaru

Bupati Indah Akan Dilantik di Barisan Pertama
DAERAH24 Februari 2021 22:53
Bupati Indah Akan Dilantik di Barisan Pertama
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Pelantikan Kepala Daerah Terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 akhirnya resmi dirilis Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi...
Kejari Lutra Bongkar Dugaan Korupsi Padat Karya, Tiga Tersangka Ditahan
BERITA24 Februari 2021 21:49
Kejari Lutra Bongkar Dugaan Korupsi Padat Karya, Tiga Tersangka Ditahan
MASSAMBA, DATAKITA.CO – Tim penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Utara di Masamba, membongkar dugaan korupsi dana bantuan padat karya produktif infras...
Kabareskrim: Penyidik Langgar Pedoman Kapolri soal UU ITE akan Dihukum
BERITA24 Februari 2021 21:25
Kabareskrim: Penyidik Langgar Pedoman Kapolri soal UU ITE akan Dihukum
JAKARTA, DATAKITA.CO – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpesan kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto agar penegakan hukum terkait ...
Lutra Dapat 1.517 Dosis Vaksin Tahap Kedua, Ini Sebarannya di Tiap Instansi
DAERAH24 Februari 2021 19:57
Lutra Dapat 1.517 Dosis Vaksin Tahap Kedua, Ini Sebarannya di Tiap Instansi
LUWU UTARA, DATAKITA.CO – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan secara resmi mengeluarkan daftar alokasi distribusi vaksin Covid-19...