MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty K Amin Syam kembali tatap muka dengan konstituen. Agenda ini dalam rangka Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Hotel Horison, Rabu (19/5/2021).
Kata Apiaty, regulasi ini sangat penting untuk masyarakat khususnya prasejahtera. Sehingga dirinya mengajak warga membantu menyebarluaskan Perda tentang penyelenggaraan bantuan hukum agar bisa dipahami.
“Apabila masyarakat miliki masalah hukum, nah disinilah peran pemerintah melalui Perda bantuan hukum. Harapan kita, regulasi ini bisa disebarluaskan sehingga masyarakat lain paham bahwa Perda bantuan hukum ini ada,” tukas Apiaty K Amin Syam.
Baca Juga :
Legislator Fraksi Golkar ini menyampaikan, maksud dibentuknya Perda bantuan hukum dalam rangka mewujudkan hak konstitusional setiap penduduk kota sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
Tak hanya itu, sambung Apiaty, maksud lainnya yakni membantu masyarakat kurang mampu yang memiliki masalah hukum dan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum bagi warga miskin mengenai permasalahan hukum yang dihadapi.
“Bantuan hukum ini untuk masyarakat yang kurang mampu. Syaratnya, wajib punya KTP Makassar dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat,” tandasnya.
Terpisah, Narasumber Kegiatan, Rachmat Taqwa Quraish menjelaskan, Perda ini dibuat sudah termasuk dalam penyisipan anggaran untuk lembaga bantuan hukum mitra pemerintah. Hanya saja, masih banyak masyarakat tak tahu terkait regulasi tahun 2015 ini.
“Tadi saya membahas persoalan alokasi anggaran untuk bantuan hukum. Perda ini soal penyelenggaraan artinya ada implementasi dan semua item kegiatan sudah dihitung,” ucap RTQ—sapaan akrabnya.
Sambung Advokat muda ini, DPRD Makassar sengaja memberikan alokasi cukup besar untuk bantuan hukum. Itu, demi memberikan pelayanan untuk masyatakat Kota Makassar khususnya warga miskin.
“Masih banyak oknum yang meminta dana ke warga miskin. Padahal, pemerintah telah memasukkan anggaran sesuai permintaan lembaga bantuan hukum,” bebernya.
Hal ini, menurut RTQ, minimnya pengetahuan masyarakat terkait Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini. Olehnya itu, ia mengajak warga untuk membantu pemerintah menyebarluaskan Perda ini ke lingkungan masing-masing.
“Saya lihat permintaan bantuan hukum hampir tidak ada. Mungkin karena mereka tak tahu, sehingga tadi saya ajak peserta untuk membantu sosialisasikan perda ini,” pungkasnya. (*)
Komentar