MAKASSAR, DATAKITA.CO – Masalah banjir akibat luapan drainase memang sering menjadi keluhan para masyarakat Kota Makassar, khususnya di Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo.
Salah satu warga yang berdomisili di Kelurahan Suangga, Amriani Dg. Baji mengeluhkan karena di wilayahnya sering terjadi banjir ketika musim hujan datang. Akibatnya, sampah-sampah yang ada dalam drainase meluap sampai ke jalanan.
Baca Juga :
Begitu juga soal masalah air bersih, masyarakat di Utara kota memang sudah jadi langganan kekurangan air bersih. Apalagi, jika musim kering, warga sampai mengantri untuk mengambil air bersih.
Hal itu dia sampaikan ketika menghadiri Kegiatan Reses masa persidangan 2 dari Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi di Gedung Grand Mu’minun Jalan Teuku Umar Raya Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Makassar, Rabu (9/2/2022).
Menanggapi itu, Rachmatika Dewi mengatakan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses pembangunan di Kota Makassar memang sangat terbatas.
“Makanya ketika Musrembang semua permasalahan soal perbaikan jalan atau drainase itu disampaikan melalui Dinas PU Kota, dan akan baru dikerjakan pada tahun berikutnya,” ujar Wanita yang akrab disapa Cicu ini.
“Tapi Insya Allah kami akan bantu follow up ke pemerintah kota, karena kewenangan provinsi harus mengcover 24 Kabupaten Kota dalam hal infrastruktur dan pemberdayaan kepada masyarakat,” tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Lurah Suangga, Ihsan Sosiawan Djamal saat hadir mendampingi Cicu dalam kegiatan reses kali ini.
Dirinya menyampaikan bahwa kebanyakan warganya mengeluh masalah perbaikan drainase yang berdampak banjir, serta masih banyak masyarakat dan pemuda yang harus diberdayakan, baik dibidang UMKM dan lainnya.
“Kebanyakan warga disini kalau sudah banjir itu pasti melaporkan soal perbaikan drainase, makanya baru-baru ini kita sudah bicarakan saat musrembang tingkat kecamatan. Insya Allah akan dianggarkan tahun depan,” katanya.
Ihsan juga mengatakan pemberdayaan masyarakat dibidang UMKM masih perlu perhatian khusus dari pemerintah, baik dari segi bantuan modal ataupun pelatihan-pelatihan secara khusus. (*)
Komentar