MAKASSAR, DATAKITA.CO – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperkuat tata kelola PT Bank Sulselbar agar mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efektif, sehat, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan saat menghadiri Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas efektivitas kegiatan operasional bank dalam mendukung fungsi intermediasi perbankan, di Auditorium Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Rabu, 28 Januari 2026.
Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas pelaksanaan pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca Juga :
Menurutnya, pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan peran strategis Bank Pembangunan Daerah bagi pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPK Perwakilan Sulsel yang telah melaksanakan pemeriksaan ini secara profesional dan penuh tanggung jawab,” ujar Fatmawati Rusdi.
Ia menegaskan, Bank Sulselbar tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyaluran kredit produktif dan penghimpunan dana yang sehat.
Pemeriksaan kinerja BPK, lanjutnya, yang menitikberatkan pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), penyaluran kredit produktif, serta penguatan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber, merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan perbankan modern.
“Efektivitas fungsi intermediasi perbankan bukan sekadar ukuran kinerja institusi, tetapi juga cerminan komitmen bank dalam memberikan layanan terbaik dan membangun kepercayaan publik,” tegasnya.
Fatmawati Rusdi juga mendorong inovasi berkelanjutan di tubuh Bank Sulselbar agar produk dan layanan keuangan semakin adaptif, aman, serta mudah diakses oleh masyarakat.
“Kita butuh banyak inovasi produk yang disosialisasikan secara masif. Nasabah membutuhkan kenyamanan, keamanan, dan efektivitas layanan keuangan,” katanya.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan akan memperkuat posisi Bank Sulselbar agar mampu menjadi tuan di rumah sendiri serta sejajar dengan bank-bank konvensional lainnya di Sulawesi Selatan.
“Rekomendasi BPK ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan daya saing Bank Sulselbar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
BPK mencatat sejumlah capaian positif Bank Sulselbar, antara lain penerapan ISO 27001:2022 untuk sistem keamanan informasi, pembentukan Security Operation Center (SOC), keterbukaan informasi produk Dana Pihak Ketiga, serta penerapan konsep three lines of defence dalam penyaluran kredit produktif.
Namun demikian, BPK juga menyoroti perlunya penguatan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber, peningkatan efisiensi penghimpunan DPK, serta perbaikan kualitas kredit guna menjaga profitabilitas dan menekan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL).
BPK merekomendasikan agar Bank Sulselbar segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan melalui penguatan pengelolaan teknologi informasi, integrasi strategi pendanaan dan penyaluran kredit, serta penetapan kebijakan yang efektif dalam menjaga kualitas aset.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel selaku Komisaris Utama PT Bank Sulselbar Jufri Rahman, serta Direktur Utama PT Bank Sulselbar Yulis Suwandi beserta jajaran direksi. (*)
Komentar