Logo Datakita.co

UU Pilkada Sebaiknya Direvisi, Hapus Kegiatan Kampanye untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Fadli
Fadli

Sabtu, 12 September 2020 23:52

ilustrasi: int
ilustrasi: int

JAKARTA, DATAKITA.CO – Pengamat politik dari Indobarometer, M Qodari meminta agar Undang-Undang Pilkada direvisi untuk menghapus kegiatan kampanye, seperti pentas seni, rapat umum dan kegiatan olahraga guna mencegah penyebaran COVID-19.

“Ini mencegah terjadinya kerumunan yang bisa menambah penyebaran COVID-19. Cukup dengan ‘door to door campaign’, alat peraga atau kampanye daring,” kata Qodari saat Webinar Nasional “Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi Satu Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia” secara virtual di Jakarta, Sabtu malam (12/9/2020).

Menurut dia, pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 4-6 September 2020 telah membuktikan ketidakmampuan regulasi institusi untuk mencegah kerumunan dalam Pilkada serentak.

Direktur Eksekutif Indobarometer ini menyebutkan ada dua titik penyebaran COVID-19 dalam tahapan Pilkada, seperti masa kampanye selama 71 hari (26 September-5 Desember 2020) dan hari pencoblosan pada 9 Desember 2020.

“Dua tahapan ini berpotensi melahirkan bom atom kasus COVID-19 di Indonesia,” kata Qodari, dikutip dari Antara.

Jika bom atom itu meledak, maka dipastikan akan terjadi ledakan “nuklir” kasus COVID-19 pada akhir 2020.

“Kapasitas rumah sakit tidak akan cukup,” jelasnya.

Oleh karenanya, pemerintah harus membuat proyeksi kebutuhan tempat tidur bagian pasien COVID-19 pada September 2020-Februari 2021 mengingat kasus COVID-19 di Tanah Air terus meningkat.

Revisi UU Pilkada juga untuk mengatur kedatangan pemilih berdasar jam dan disosialisasi dengan masif agar pemilih paham.

“Atur dalam UU untuk menempatkan TNI-Polri untuk mengatur jarak para pemilih di lokasi TPS,” kata Qodari.

KPU juga perlu melakukan simulasi proses tersebut di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada agar dapat diantisipasi secara komprehensif.

“Simulasi tidak hanya saat pemungutan suara tapi juga dari pengiriman surat pemberitahuan pada pemilih, ritme kedatangan pemilih hingga proses pemungutan selesai,” jelas Qodari.

Bila KPU tidak bisa melaksanakan Pilkada serentak secara baik dengan mengikuti protokol kesehatan, Qodari menyarankan agar pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 ditunda.

Hal itu juga mengingat karena waktu yang tersedia untuk merevisi UU Pilkada hingga pelaksanaan simulasi di 270 daerah oleh KPU. (*)

 Komentar

 Terbaru

BERITA15 Mei 2021 15:12
Nongkrong Sambil Kantongi Tembakau Gorila, Pemuda Ini Digelandang Polisi
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Seorang pemuda yang masih berusia 17 tahun diamankan Tim Thunder Dit Samapta Polda Sulsel. Pemuda ini kedapatan menganto...
DAERAH15 Mei 2021 11:36
Parepare Nol Kasus Aktif Covid, Dinkes: Masyarakat Jangan Lengah
PAREPARE, DATAKITA.CO — Pemerintah Kota Parepare sukses mengendalikan angka kasus Covid-19. Bahkan di saat momen lebaran. Hingga kini, Pemkot Parepa...
BERITA15 Mei 2021 10:11
Satu Rumah di Sinjai Rusak Parah Tertimpa Material Longsor
SINJAI, DATAKITA.CO — Sebuah rumah di Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai mengalami rusak parah setelah tertimpa material long...
BERITA15 Mei 2021 00:29
Pelaku Judi Sabung Ayam Kabur Kocar-kacir saat Digrebek, Polisi Sita 10 Motor dan Ayam
GOWA, DATAKITA.CO – Sebuah tempat yang diduga jadi lokasi judi sabung ayam digerebek polisi dari Polsek Bajeng, Gowa, Kamis (13/5/2021) sore. Pe...