MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Supratman menyesalkan minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini. Ia menilai penyusutan terjadi penegakan aturan yang lemah.
Demikian disampaikannya saat Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan RTH. Bertempat di Hotel Grand Imawan, Jl Pengayoman, Selasa (31/10/2023).
Penegakan aturan yang lemah itu memberikan leluasa bagi pihak tertentu untuk bertindak kotor, salah satunya mengisi RTH dengan gedung komersil atau perumahan.
Baca Juga :
“RTH saat ini sebagaimana yang ada itu diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Padahal ada perda ini yang harus diberlakukan,” ujarnya.
Supratman menyebut aturan 30 persen RTH di setiap kota atau kabupaten khususnya Makassar mesti berjalan. Itu tetap mengacu pada perda yang ada.
Dengan memenuhi syarat RTH, Anggota Komisi C DPRD Makassar ini menyebut banyak manfaat yang didapat. Begitu juga tujuan dari perda itu tercapai.
“Adapun tujuannya itu sebagai paru-paru kota terjaga, keseimbangan ekologis yang terbuka, sehat dan bersih, dan menambah estetika kota,” tambah Supratman.
Sementara itu, Kepala Bidang PPLH Dinas Lingkungan Hidup Makassar, Suhandi mengatakan upaya penegakan masih dilakukan. Pihaknya tetap merujuk pada perda tersebut.
“Misalnya untuk aturan pelanggaran. Ada pelanggaran administratif dan sanksi pidada umum yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar aturan RTH,” katanya.
Sejauh ini, Suhandi juga menyatakan upaya pemenuhan RTH telah dilakukan. “Jadi ada RTH publik dan privat, khususnya publik kita akan upayakan tetap ada,” tambah Suhandi. (*)
Komentar