Logo Datakita.co

Sosialisasi di Rappocini, Cicu Bahas Perlindungan Nelayan

Aditya
Aditya

Sabtu, 06 November 2021 21:57

Ketua Komisi B DPRD Makassar, Andi Rachmatika Dewi sosialisasikan Penyebarluasan Perda Perlindungan Sumbar Daya Nelayan, di Gedung Poltekkes, Kelurahan Tidung, Sabtu (6/11/2021).
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Andi Rachmatika Dewi sosialisasikan Penyebarluasan Perda Perlindungan Sumbar Daya Nelayan, di Gedung Poltekkes, Kelurahan Tidung, Sabtu (6/11/2021).

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Provinsi Sulsel, Andi Rachmatika atau biasa disapa Cicu kembali menemui konstituen. Agendanya, penyebarluasan peraturan daerah (Perda) nomor 1 tahun 2020 tentang perlindungan sumber daya perikanan, di Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Sabtu (6/11/2021).

Kata Cicu, perda nomor 1 tahun 2020 merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap nelayan. Di mana, pihaknya memandang perlu menghadirkan regulasi ini untuk melindungi nelayan terkait sumber daya perikanan.

“Perda ini cukup baru, ini terkait bagaimana pemprov memberi kemudahan dan perlindungan terhadap teman-teman nelayan,” ucap Cicu.

Meski, sambung Ketua Komisi B DPRD Sulsel itu, aktivitas nelayan di Makassar makin berkurang dengan adanya reklamasi. Namun, perhatian pemerintah selalu hadir untuk masyarakat.

“Kita berharap Pemprov Sulsel memberikan banyak supporting baik bantuan sarana dan prasarana ke nelayan,” jelasnya.

Ia juga berharap, peserta kegiatan bisa ikut membantu menyebarluaskan perda tentang perlindungan sumber daya perikanan. Sehingga, masyarakat mengetahui bahwa ada regulasi mengenai perlindungan terhadap nelayan.

“Kita ajak warga menyampaikan ke lingkungan masing-masing. Siapa tau diantarara mereka memiliki keluarga yang bekerja sebagai nelayan,” paparnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan Suhartono mengatakan, regulasi ini dilatarbelakangi undang-undang nomor 23 tentang pemerintahan daerah dimana kewenangan kelautan diambilalih provinsi.

“Sekarang, semua pengelolaan ruang laut kecuali bumi dan gas menjadi kewenangan provinsi hingga 12 mil jauhnya,” ucap Tono—sapaan akrabnya.

Dia menjelaskan, pelabuhan termasuk kewenangan pemerintah provinsi. Sebab, dermaga hingga kantor masuk kawasan laut seperti dermaga.

“Pelabuhan yang ada di daerah kini dikelola pemerintah provinsi. Selain itu, perda ini dibuat agar pemerintah bisa melindungi nelayan secara terencana,” tukasnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

DAERAH29 November 2021 19:52
Pemkab Gowa Siapkan Lahan untuk Tanaman Bahan Baku Obat Tradisional
GOWA, DATAKITA.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melalui Perusahaan Daerah Holding Company Gowa Mandiri menjalin kerjasama dengan PT Royal...
MAKASSAR29 November 2021 18:18
Direvitalisasi Tahun Depan, Begini Wajah Karebosi Nantinya
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Lapangan Karebosi bakal mengalami revitalisasi. Pemerintah Kota Makassar menyiapkan anggaran sekira Rp18 miliar. Anggaran re...
MAKASSAR29 November 2021 15:59
Polda Sulsel Gelar Operasi Lilin Jelang Nataru, Turunkan 4.550 Personel
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Polda Sulsel akan menggelar Operasi Lilin mulai tanggal 22 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Operasi ini dilaksanakan unt...
BERITA29 November 2021 15:01
Bahas Pelayanan Kesehatan, Apiaty: Masyarakat Wajib Mendapatkan Layanan Yang Baik
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty K Amin Syam menggelar Sosialisasi Peraturan (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelaya...