MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PPP, Fasruddin Rusli menggelar reses pertama masa persidangan tahun 2024-2025 di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Senin (2/12/2024).
Dalam kesempata ini, Acil-sapaan akrabnya mendengarkan langsung aspirasi warga di Dapil 1 Makassar yang menyampaikan keluhan seputar ketidakmerataan bantuan sosial (bansos) dan masalah layanan kesehatan.
Warga Kelurahan Maricaya menyampaikan bahwa distribusi bantuan sosial, seperti sembako dan program pemerintah lainnya, masih sering dianggap tidak tepat sasaran.
Baca Juga :
Banyak warga yang merasa layak menerima bantuan justru tidak terdata, sementara yang mampu secara ekonomi mendapatkan alokasi bantuan.
Menanggapi keluhan tersebut, Acil berjanji akan mengawal persoalan ini dengan serius “Distribusi bansos memang harus tepat sasaran. Saya akan mendorong agar pendataan penerima bantuan lebih transparan dan akurat, sehingga bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Selain bansos, warga juga mengeluhkan banyaknya kartu KIS dan BPJS yang tidak aktif akibat tunggakan iuran. Kondisi ini menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, terutama bagi mereka yang bergantung pada fasilitas kesehatan gratis.
Sebagai anggota Komisi C DPRD Makassar yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Faseuddin menyadari pentingnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Permasalahan BPJS yang tidak aktif ini harus segera diselesaikan. Saya akan mendorong pemerintah kota untuk mempermudah proses pengaktifan kembali kartu BPJS, terutama bagi warga kurang mampu, agar tidak ada lagi yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya.
Acil juga menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima dalam reses ini akan menjadi perhatian utama dalam sidang DPRD mendatang. Ia juga berjanji untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama di sektor sosial dan kesehatan.
Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat untuk aktif menyuarakan kebutuhan mereka, baik melalui forum resmi seperti musyawarah warga ditingkat RW, Kelurahan maupun melalui pertemuan dengan anggota dewan.
“Setiap keluhan yang disampaikan warga Maricaya hari ini akan saya bawa ke rapat fraksi DPRD. Saya akan memastikan masalah ini mendapat solusi konkret dari pemerintah kota pada saat penyampaian pandangan di paripurna,” tegasnya.
Komentar