Logo Datakita.co

Pimpin Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian LHP BPK, Begini Arahan Fatmawati Rusdi

Fadli
Fadli

Kamis, 19 Agustus 2021 16:45

Pimpin Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian LHP BPK, Begini Arahan Fatmawati Rusdi

MAKASSAR, DATAKITA.CO – Pemerintah Kota Makassar menggelar rapat tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Rapat yang dipimpin Wakil Walikota Fatmawati Rusdi yang juga selaku ketua tim tindak lanjut, membahas pelaksanaan tender APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 – 2020, dan digelar di lantai 11 Kantor Balaikota Makassar, Rabu (18/8/2021).

Dalam kesempatan ini Wakil Walikota Fatmawati Rusdi menekankan agar LHP dari BPK mengenai pelaksanaan tender APBD Kota Makassar dapat diselesaikan secepatnya.

“Intinya kita tidak mau ada lagi hal yang seperti ini pada pelaksanaan tender tahun berikutnya, semuanya harus kita penuhi sesuai dengan hasil temuan dari BPK dan itu harus kita penuhi sesuai ketentuan,” ucap Fatmawati.

Plt Kepala Inspektorat Kota Makassar Zainal Ibrahim menjelaskan, bahwa rapat yang membahas hasil temuan BPK terhadap kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Makassar yang dituntut untuk meningkatkan efisiensi kinerjanya.

“Diharapkan dengan peningkatan kinerja UKPBJ dapat mengefisienkan kinerja barang dan jasa di Pemkot Makassar, karena secara nasional memang dituntut harus berkinerja pada level proaktif dengan 9 indikator, tadi baru dipenuhi 2 indikator, jadi masih ada 7 indikator yang mesti dipenuhi,” jelasnya.

Terkait dengan adanya temuan BPK RI ini, Zainal mengatakan, bahwa permasalahan tender diakibatkan kurangnya pejabat fungsional di UKPBJ.

“Di UKPBJ kita kekurangan tenaga fungsional pengadaan, kemudian proses pengaturan tugas dan fungsi Pokja ini, masih belum efisien dan itu sudah kita benahi, kemudian rentan waktu pengadaan,” ungkap Zainal.

Untuk itu sesuai arahan dari Wakil Walikota Fatmawati Rusdi, inspektorat akan melaporkan hasil penanganan UKPBJ Pemkot Makassar kepada pihak BPK secara tertulis.

“Harus dilakukan laporan secara tertulis, karena kalau tidak secara tertulis, BPK RI menganggap temuan ini belum selesai,” terangnya.

 Komentar

 Terbaru

MAKASSAR26 September 2021 22:11
Tujuh Komunitas Sepeda Road Bike Makassar Gowes Bareng
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Tujuh komunitas sepeda road bike Makassar melakukan gowes bersama (gobar). Mereka start dari Hotel Maleo menuju bandara ...
POLITIK26 September 2021 21:21
Dukung Pembangunan, Nunung Dasniar Imbau Warga Tertib Bayar Pajak
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2018 tentang paj...
POLITIK26 September 2021 19:14
Hasanuddin Leo Minta Pemkot Makassar Awasi Penggunaan Air Bawah Tanah
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo menggelar sosialisasi peraturan daerah (perda) nomor 1 tahun 2018 tentang Ret...
POLITIK26 September 2021 18:46
Ray Suryadi Arsyad Minta Pemkot Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Makassar
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad menggelar sosialisasi peraturan daerah (perda) nomor 1 tahun 2019 tentang...