Logo Datakita.co

Pilkada 2020: Ratusan Pelanggaran Protokol Kesehatan, Mulai Arak-arakan hingga Pengumpulan Massa

Fadli
Fadli

Senin, 07 September 2020 22:59

ilustrasi Pilkada (int)
ilustrasi Pilkada (int)

JAKARTA, DATAKITA.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan sebanyak 243 pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 saat pendaftaran bakal pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Bawaslu menemukan 243 pelanggaran protokol kesehatan, yakni arak-arakan atau kegiatan yang mengumpulkan banyak orang,” kata anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, saat konferensi pers secara virtual, Senin (7/9/2020).

Partai politik dan bakal pasangan calon tidak menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan membawa sejumlah pendukung dan melakukan pengerahan massa dan jarak antarpendukung bakal pasangan calon tidak terlaksana sesuai protokol kesehatan, terutama menjelang proses pendaftaran.

Temuan tersebut didapatkan Bawaslu dari pengawasan melekat terhadap tahapan pendaftaran pilkada yang berlangsung pada Jumat-Minggu, 4-6 September 2020.

“Makanya, butuh keseriusan bakal pasangan calon dan parpol untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan,” ucapnya, dikutip dari Antara.

Selain itu, kata dia, penyelenggara dan pihak keamanan harus lebih menegakkan dengan lebih tegas protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19 pada pelaksanaan tahapan berikutnya pilkada, terutama kegiatan di luar ruangan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan menyampaikan bahwa pihaknya sudah berupaya melakukan pencegahan jauh-jauh hari dengan mengingatkan bakal paslon dan parpol pengusung untuk tidak mengerahkan massa saat tahapan pilkada.

“Kami telah berupaya melakukan pencegahan jauh-jauh hari ingatkan pasangan calon dan parpol. Bahkan, menjelang hari ‘H’, Bawaslu daerah mengingatkan kembali bapaslon dan parpol pengusung agar tidak mengerahkan massa,” tutur Abhan.

Mengenai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, Abhan memastikan ada sanksi administratif yang diawali rekomendasi dari Bawaslu untuk ditindaklanjuti KPU.

Untuk sanksi pidana, diakuinya bahwa UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada tidak mengatur sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan, namun Bawaslu punya kewenangan untuk meneruskan terkait pelanggaran yang diatur di luar UU Pilkada.

“Terkait pidana menjadi ranah penyidik kepolisian bersama kejaksaan untuk menindaklanjuti pelanggaran di luar UU pilkada,” ucap-nya menegaskan. (*)

 Komentar

 Terbaru

MAKASSAR16 Mei 2021 00:11
AGH Sanusi Baco Wafat, Andi Sudirman: Beliau Sosok Teladan bagi Kita Semua
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Sulawesi Selatan (Sulsel) berduka. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel, AGH KH Sanusi Baco LC meninggal dunia, Sabtu ...
MAKASSAR15 Mei 2021 23:20
Innalillahi, Ketua MUI Sulsel AGH Sanusi Baco Wafat
MAKASSAR, DATAKITA.CO – Innalillahi wa Inna Ilaihi Raji’un. Anregurutta Haji (AGH) Sanusi Baco, LC tutup usia. Ketua Majelis Ulama Indones...
BERITA15 Mei 2021 22:32
Rumah Warga Sinjai Terdampak Longsor, Camat: Korban Bersedia Direlokasi
SINJAI, DATAKITA.CO – Sebuah rumah di Dusun Manubbu, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, terdampak longsor pada Jumat pagi (14/5/2021). Sebelum...
DAERAH15 Mei 2021 19:27
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Warga Gowa Ludes Dilalap Api
GOWA, DATAKITA.CO – Musibah kebakaran terjadi di Kabupaten Gowa. Sebuah rumah yang terletak di Jalan Matahari, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Som...